Pembebasan Lahan Normalisasi Ciliwung Era Heru Budi Tak Selelet Zaman Anies, PDIP: Ini Cuma Soal Kemauan

JAKARTA - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono tak heran dengan proses pembebasan lahan normalisasi Sungai Ciliwung saat kepemimpinan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Hanya butuh beberapa bulan sejak menjabat, Heru kembali melanjutkan pembebasan lahan di bantaran Ciliwung. Beda dengan pembebasan lahan semasa Anies Baswedan menjabat Gubernur DKI yang membutuhkan waktu bertahun-tahun.

"Saya mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Pj untuk bisa melanjutkan normalisasi yang selama ini mandek. Sebenarnya ini cuma soal kemauan," kata Gembong saat dihubungi, Selasa, 21 Februari.

Menurut Gembong, saat menjabat sebagai Gubernur DKI, Anies tak memprioritaskan kerja Pemprov DKI untuk melanjutkan normalisasi sungai. Sejak Anies menjabat 2017, pembebasan lahan baru dianggarkan pada tahun 2021.

Padahal, normalisasi sungai menjadi salah satu proyek strategis nasional. Buntutnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mesti menunggu waktu lama untuk mengeksekusi pembuatan tanggul pada tepi sungai yang dinormalisasi.

Sedangkan, lanjut Gembong, Anies lebih memprioritaskan program pembuatan sumur resapan sebagai upaya pengendalian dampak banjir. Di mana, DPRD sempat menghentikan alokasi anggaran sumur resapan karena dianggap tidak optimal dalam mengurangi dampak banjir.

Selebihnya, Pemprov DKI pada era Anies hanya mengerjakan kegiatan reguler seperti pengerukan lumpur dan penyedotan genangan saat banjir.

"Kenapa selama lima tahun normalisasi Ciliwung tidak dieksekusi, ya jelas karena itu bukan program prioritasnya dia. Saat itu prioritas beliau kan tidak membuang air ke laut, tapi air dari atas dimasukkan ke perut bumi (sumur resapan)," cecar Gembong.

"Lalu, kenapa sekarang Pak Heru bisa melakukan eksekusi? Ya karena itu menjadi prioritasnya pak heru bisa mengentaskan persoalan banjir. Pak Heru melihat bahwa perlu melanjutkan normalisasi yang selama ini mandek. Maka, dia fokus betul untuk bisa melanjutkan eksekusi untuk program normalisasi sungai itu," lanjutnya.

Hari ini, Presiden Joko Widodo meninjau perkembangan proyek normalisasi Ciliwung di Pengadegan, Jakarta Selatan. Jokowi menargetkan normalisasi Sungai Ciliwung akan selesai pada tahun 2024.

Sampai saat ini, normalisasi telah dikerjakan sepanjang 16 kilometer dari total 33 kilometer. Jokowi optimistis sisa 17 kilometer pengerjaan normalisasi.

"Kita harapkan, saya berikan target tadi, dalam dua tahun. Artinya, akhir 2024 (pengerjaan selesai) yang 17 kilo itu, insyaallah selesai. Sehingga, normalisasi Sungai Ciliwung betul-betul rampung," kata Jokowi.

Jokowi menyebut normalisasi Ciliwung sempat mangkrak beberapa tahun. Normalisasi Ciliwung dilanjutkan pada masa Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Saat mulai menjabat menggantikan Anies Baswedan, Heru langsung merencanakan pembebasan lahan sejumlah bidang di Rawajati, Jakarta Selatan. Kemudian, pengerjaan konstruksi normalisasi dilanjutkan oleh Kementerian PUPR.

"Setelah berhenti agak lama, ini akan segera kita mulai. Karena sudah ada beberapa titik yang sudah dibebaskan, misalnya di Rawajati, segera bisa dimulai konstruksinya, sheetpile-nya oleh kementerian PU," ujar Jokowi.