Anies Minta Bantuan Pusat Tangani Banjir Jakarta, PDIP Heran: Wong Selama Ini Dia Tak Mau Jalankan Normalisasi

JAKARTA - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengkritik pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang meminta bantuan pemerintah pusat untuk pembangunan Jakarta, salah satunya penanganan banjir.

Menurut Gembong, Anies seolah-olah telah putus harapan program unggulannya bisa membenahi masalah banjir saat masa jabatannya akan berakhir sebentar lagi. Program Anies yang dimaksud Gembong adalah naturalisasi sungai.

Padahal, menurutnya, program utama Pemprov DKI dalam pengentasan masalah banjir adalah normalisasi sungai.

"Kemarin yang disampaikan (Anies) kan untuk menuntaskan persoalan banjir khususnya di Kali Ciliwung kan. Tetapi bagaimana? Wong selama ini dia tidak mau melaksanakan itu (normalisasi). Dia tetap kukuh dengan program naturalisasi," kata Gembong saat dihubungi, Senin, 18 April.

Karena itu, kata Gembong, Anies akhirnya meminta pemerintah pusat membantu Pemprov DKI dalam penanggulangan masalah klasik di Jakarta tersebut.

"Saya melihat, di ujung masa jabatannya, dia menutup kegagalan dengan melemparkan tanggung jawab kepada pemerintah pusat. Dia merengek-rengek kepada pemerintah pusat tolong dibantu untuk normalisasi kali. Seolah-olah pemerintah pusat tidak membantu," cecar Gembong.

Dalam program normalisasi sungai Ciliwung ini, Pemprov DKI memiliki tugas membebaskan lahan pemukiman di bantaran kali. Setelah itu, barulah pemerintah pusat mengerjakan pembangunan pelebaran sungai dari lahan yang telah dibebaskan sebagai upaya normalisasi itu.

Gembong menilai, Anies seakan lupa bahwa penanganan banjir tak optimal karena sikapnya sendiri. Sebab, pemerintah pusat sebenarnya telah mengalokasikan APBN selama tiga tahun berturut-turut untuk menjalankan program normalisasi.

Namun, anggaran itu tak kunjung digelontorkan lantaran Anies dan jajarannya belum juga membebaskan lahan yang dibutuhkan untuk normalisasi.

Barulah pada tahun 2022, Pemprov DKI menganggarkan sekitar Rp1,1 triliun lewat pinjaman dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk pembebasan lahan pemukiman dalam program normalisasi.

"Baru di tahun ini ada alokasi pembebasan lahan. Padahal, pembebasan lahan enggak mudah. Tapi ini dilakukan di ujung masa jabatan, karena Pak Anies masih yakin program unggulannya yaitu memasukkan air ke perut bumi melalui sumur resapan. Ternyata program sumur resapan gagal total," imbuhnya.