Stafsus Erick Thohir: Kereta Cepat Bakal jadi Komuter bagi Jakarta dan Bandung
JAKARTA - Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan kehadiran kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) akan menjadikan dua kota tersebut sebagai commuter.
Bahkan, kehadiran proyek ini juga dinilai akan mendorong pengembangan kawasan baru di Stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat (Jabar).
"Tujuan kereta cepat Jakarta-Bandung nantinya antara Jakarta dan Bandung akan menjadi commuter. Kalau kedua wilayah ini akan menjadi koridor commuter, maka akan mengubah semua perilaku dan budaya mobilitas masyarakat Indonesia," ujar Arya di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa, 6 Desember.
Dengan kehadiran kereta cepat yang membuka koridor commuter antara Jakarta dan Bandung, kata Arya, masyarakat dapat melakukan mobilitas dalam waktu yang sangat cepat. Bahkan kurang dari 1 jam.
Selain itu, lanjut Arya, kehadiran kereta cepat Jakarta-Bandung juga akan menimbulkan efek berganda, terutama bagi pertumbuhan ekonomi di kedua kota tersebut.
"Kehadiran kereta cepat Jakarta-Bandung tentunya menimbulkan multiplier effect, terutama pertumbuhan ekonomi di kedua kota yang diperkirakan meningkat sangat signifikan," ucapnya.
Kereta Cepat Sasar Kalangan Kelas Menengah Atas
Arya menyampaikan KCJB akan menyasar segmen kelas menengah ke atas.
Karena itu, Arya meyakini kehadiran kereta cepat tidak akan bersinggungan dengan Kereta Api (KA) Jarak Jauh Argo Parahiyangan.
Arya menyebut keunggulan KCJB adalah kecepatan waktu tempuh. Di mana Jakarta ke Bandung dapat ditempung dengan waktu kurang dari satu jam.
"Kalau kita lihat harga tiket Argo Parahyangan eksekutif itu Rp150.000 sampai Rp170.000, nanti orang-orang akan bandingin dengan kereta cepat, satu jam sudah sampai, satunya lagi yang Argo Parahyangan tiga jam," ucapnya.
Baca juga:
Meski begitu, Arya mengatakan masa depan KA Argo Parahiyangan tetap akan menjadi pertimbangan untuk segmen ekonomi. Namun, kata dia, keputusannya ada di Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
"Kalau untuk ekonominya, kereta Jakarta-Bandung masih bisa. Itu pertimbangan, nanti ada dari Kemenhub yang menetapkan itu. Kemenhub yang menentukan izin, tapi untuk rakyat pasti tetap ada lah, ekonomi tetap ada," kata Arya.