Tantangan Laksamana Yudo Margono, Panglima TNI yang Baru: Memperkuat Pertahanan Jadi Persoalan yang Paling Mendesak

JAKARTA – Profesionalisme Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai komponen utama dan tulang punggung sistem pertahanan negara perlu dibangun. Tujuan utama tentu menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta keselamatan segenap bangsa menghadapi ancaman dan ketidakpastian kondisi pada masa depan.

Pernyataan Dr. Suwarti Sari dalam buku ‘Strategi Pertahanan Indonesia’ tersebut tak berlebihan bila melihat kondisi geopolitik dan geostrategis kawasan Asia Pasifik yang cenderung rentan memanas saat ini.

Tengok bagaimana Amerika Serikat yang dalam beberapa tahun terakhir mulai meninggalkan Timur Tengah dan mengalihkan fokus perhatiannya sebagai Polisi Dunia ke kawasan Asia Pasifik. Dalam pidatonya di hadapan parlemen Australia di Canberra pada 2011, Presiden Barack Obama menyatakan, kawasan Asia Pasifik akan memainkan peran penting dalam membentuk masa depan dunia.

“Berdasar luas wilayah, sumber daya alam, dan pertumbuhan ekonomi, peran negara-negara Asia Pasifik secara global akan semakin penting,” kata Obama.

Tengok pula, upaya China yang terus menantang hegemoni Paman Sam, khususnya di negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara, baik dalam perdagangan ataupun militer.

Persaingan antara keduanya sangat jelas terlihat. China, sejauh ini, berhasil melancarkan kebijakan luar negerinya dalam bidang ekonomi ke negara-negara Asia Tenggara hingga mampu membukukan nilai perdagangan 685 miliar dolar AS pada 2020. Sementara pada periode sama, Amerika hanya mencapai 362 miliar dollar AS.

Sedangkan dalam militer. China sudah acap kali memanaskan suasana dengan memamerkan kekuatan alutsistanya. Seperti pada Agustus lalu sejumlah pesawat China menembakkan rudal langsung di Selat Taiwan, sebagai jawaban atas kedatangan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat, Nancy Pelosi ke Taiwan.

Amerika kemudian membalas dengan melakukan uji coba rudal balistik antar benua Minuteman III selang beberapa hari kemudian. Sejumlah pihak menilai uji coba rudal dilakukan demi unjuk kekuatan agar menyetop China melancarkan provokasi militer di dekat Taiwan meski militer Amerika pada akhirnya membantah hal ini.

Belum lagi, permasalahan klaim wilayah teritori laut antara beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia dan China di kawasan Laut China Selatan.

Semua adalah ancaman yang nyata. Itulah mengapa, kata Suwarti Sari membangun dan memperkuat TNI sebagai aktor pertahanan yang tugas utamanya melindungi segenap wilayah kedaulatan, termasuk kekayaan dan kesejahteraan penduduknya merupakan persoalan yang paling mendesak.

Konstelasi politik keamanan yang telah bergeser membawa pemerintah Indonesia perlu segera mereposisi arah kebijakan luar negeri dan pertahanan Indonesia yang lebih tegas, strategis dalam menyikapi perubahan konstalasi politik dengan membangun keseimbangan kawasan

“Instrumen militer merupakan kekuatan negara yang dapat memberikan pengaruh besar terhadap kebijakan serta strategi pertahanan negara,” ucap Suwarti.

Peran Sipil

Membangun TNI yang profesional dan berwibawa di mata internasional tidak cukup dengan latihan bersama dan pemenuhan alutsista, tetapi juga diperlukan strategi besar.

Dalam konteks saat ini, menurut Suwarti, kalangan sipil wajib turut merumuskan dan menyusun landasan serta kerangka hukum yang mengatur peran dan posisi TNI dalam tugasnya sebagai garda terdepan bangsa untuk menjalankan misi pertahanan.

Sehingga, TNI tak hanya menjadi tentara yang hanya fokus pada kemampuan stabilisasi dan rekonstruksi, tetapi juga memiliki kemampuan outward looking defences, sebagaimana arah kebijakan yang ditetapkan.

“Keberhasilan pembangunan pertahanan tidak lepas dari visi politik dan visi transformasi militer untuk membangun kekuatan yang tidak hanya berdasarkan pada kemampuan, tetapi juga ancaman yang seharusnya dimiliki oleh kalangan sipil penentu kebijakan pertahanan,” tutur Suwarti.

Ketidaksepakatan di kalangan pemimpin sipil mengenai beberapa konsep kebijakan pertahanan negara menjadi penyebab inkonsistensi dan terhambatnya kemunculan regulasi yang diperlukan. Persoalan bertambah ketika muncul wacana bahwa demokrasi dan militer tak dapat disatukan.

“Ini menyebabkan sipil semakin tidak memahami fungsi militer untuk kepentingan eksistensi negara, seolah militer tidak dibutuhkan lagi dalam negara demokrasi, padahal pembangunan demokrasi sebuah negara sangat membutuhkan militer dalam menjaga demokratisasi negara yang berdaulat,” imbuh Suwarti.

Harapan untuk Yudo Margono

Terpilihnya Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI memberikan harapan baru untuk mewujudkan itu. Indonesia harus mempersiapkan strategi dalam menghadapi ancaman tidak terduga dari pihak luar yang dapat menjaga kedaulatan wilayah NKRI.

“Kami berharap Laksamana Yudo bisa menjalankan tugas secara sistematis dan dapat mengoptimalkan segala upaya agar pertahanan dan keamanan Indonesia menjadi lebih baik lagi,” kata Anggota DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno, saat Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi I DPR RI dalam rangka uji kelayakan dan kepatutan terhadap Laksamana TNI Yudo Margono pada 2 Desember 2022.

Pengamat militer dan pertahanan dari Indonesia Defence Strategy Forum (IDFS), Septiawan meyakini Yudo Margono mampu menjadikan TNI lebih profesional.  Terlihat dari jejak rekamnya selama memimpin Angkatan Laut.

Dia berhasil membawa perubahan birokrasi dengan terwujudnya ‘right sizing’ organisasi. Dia pun mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas prajurit. Belum lagi, pembangunan ratusan infrastruktur utama dan penunjang.

"Harapan sangat besar bertumpu pada keberlanjutan setelah ini yaitu peningkatan postur dan alutsista TNI yang makin berkualitas guna kejayaan maritim Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Iwan seperti yang sudah diberitakan VOI pada 29 November 2022.

“Pak Yudo layak untuk menjabat Panglima TNI," imbuh Iwan.