Bagikan:

JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono, dinilai cocok menggantikan posisi Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI. Pergantian Panglima TNI dikabarkan dilakukan bulan Juli karena Hadi akan memasuki masa pensiun.

Pengamat pertahanan dan keamanan, Robi Sugara menyebut sejumlah alasan mengapa Yudo Margono sosok yang tepat untuk melanjutkan tongkat Panglima TNI. 

Pertama, pergantian giliran dari masing-masing matra periode ini adalah jatah dari matra Angkatan Laut. Kedua, Yudo memiliki integritas yang cukup dibandingkan dengan kandidat lainnya. 

“Meski keputusan sosok Panglima TNI pada akhirnya ada di tangan Presiden, tetapi pemilihan Yudo sebagai Panglima TNI adalah keputusan yang tepat,” ujar Robi, Jumat, 11 Juni.

Dosen di Pengkajian Stratejik Hubungan Internasional FISIP UIN Syarif Hidayatullah ini menilai, dengan diangkatnya KSAL Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Panglima TNI, kursi KSAL seharusnya diisi oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono. Hal ini, kata dia, harus menjadi tradisi untuk mengurangi persaingan yang tidak sehat di tubuh TNI.

“Jadi ketika kepala stafnya naik jabatan atau turun, maka wakilnya yang akan naik,” kata Robi.

Sebelumnya, anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon menyebut Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa paling berpeluang untuk menjadi calon Panglima TNI menggantikan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. 

Menurutnya, Andika paling tepat jika melihat kebutuhan TNI yang sangat mendesak untuk saat ini.

Meskipun Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Fadjar Prasetyo memiliki peluang yang sama. 

"Jadi sebenarnya tidak ada istilah jatah, karena disitu kan dapat atau bisa bergiliran. Tapi kalau melihat dari kebutuhan TNI, yang sangat mendesak dimana kita ingin konsolidasi kekuatan, itu memang dari 3 kepala staf yang memang sangat berpeluang. Tapi yang punya kemampuan mumpuni ya Jenderal Andika Perkasa, Pak KSAD sekarang," kata Effendi di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 2 Juni.

Meski semua kepala staf tersebut memenuhi persyaratan untuk menjadi panglima, keputusan politik tetap dari Presiden Joko Widodo. 

"Jadi kita lihat, sepertinya bulan Juli ini akan ada pergantian," kata Effendi. 

Politikus PDIP itu menyebutkan Komisi I DPR secara bulat menyetujui bila Andika mengikuti uji kelayakan dan kepatutan sebagai Panglima TNI di DPR.

"Iya (setuju, red). Kalau Pak Andika jadi Panglima TNI," tegas Effendi.