Presiden Yoon Didesak Copot Menteri dan Pejabat Kepolisian Terkait Tragedi Halloween di Itaewon

JAKARTA - Oposisi utama Partai Demokrat Korea (DPK) meningkatkan tekanan pada kantor kepresidenan selama audit Majelis Nasional Selasa, untuk mengganti anggota Kabinet, termasuk menteri dalam negeri dan keselamatan, serta pejabat tinggi kepolisian karena tanggapan mereka yang tidak memadai terhadap kerumunan perayaan Halloween di Itaewon yang belakangan menjadi tragedi mematikan.

Namun, Kepala Staf kepresidenan Kim Dae-ki menanggapi dengan mengatakan, mencopot pejabat tersebut saat ini tidak akan membantu, menegaskan kembali bahwa orang-orang yang bertanggung jawab akan diganti setelah penyelidikan yang sedang berlangsung atas tragedi tersebut selesai.

Ketika ditanya oleh anggota parlemen DPK Choi Ki-sang bagaimana polisi dapat menyelidiki komisaris jenderal dan kepala kantornya atas insiden tersebut saat mereka berkuasa, Kim berkata, "Kita harus meminta pertanggungjawaban seseorang setelah menemukan penyebabnya. Mengganti mereka bukanlah masalah yang mendesak," melansir Korea Times 8 November.

Kim juga merujuk pada bencana feri 2014 yang menewaskan 304 penumpang.

"Kalau mengingat tenggelamnya feri Sewol, menteri kelautan saat itu mengundurkan diri dari jabatannya delapan bulan setelah kejadian untuk mengatasi akibatnya," terangnya.

Sebuah tim investigasi polisi khusus telah melakukan pemeriksaan internal menyeluruh, untuk menyelidiki apakah para pimpinannya telah merespons insiden tersebut dengan benar.

Tim pada Hari Selasa menggerebek kantor Komisaris Jenderal Badan Kepolisian Nasional (NPA) Yoon Hee-keun dan kepala Polisi Metropolitan Seoul Kim Kwang-ho.

Komentar kepala staf kepresidenan datang ketika Perdana Menteri Han Duck-soo, Menteri Keamanan Lee Sang-min dan Komisaris Jenderal NPA menghadapi kritik yang meningkat atas tanggapan mereka terhadap himpitan kerumunan Itaewon, yang menewaskan 156 orang saat perayaan Halloween pada 29 Oktober.

Sehari sebelumnya, Presiden Yoon Suk-yeol mengecam polisi selama pertemuan tertutup yang dihadiri oleh menteri dalam negeri dan keselamatan serta komisaris jenderal NPA, dengan mengatakan tanggung jawab polisi adalah mencegah terjadinya bencana. Namun, presiden berhenti mengatakan dia akan mengganti salah satu dari mereka.

"Saat Jembatan Seongsu runtuh, negara bisa langsung mengganti menteri karena tidak ada proses dengar pendapat konfirmasi. Tapi ketika kita mencoba mengganti menteri dan komisaris jenderal sekarang, justru akan menciptakan kekosongan administrasi," terang Kim.

Dia berbicara tentang referensi DPK sebelumnya kepada mantan Perdana Menteri Lee Yung-dig, yang mengajukan pengunduran dirinya kepada Presiden Kim Young-sam beberapa jam setelah jembatan itu runtuh pada 21 Oktober 1994 dan menewaskan 32 orang.

Pengunduran dirinya tidak segera diterima, tetapi presiden pada saat itu menggantikan Wali Kota Seoul Lee Won-jong pada hari yang sama dengan insiden tersebut, meminta pertanggungjawabannya atas tragedi tersebut. Saat itu, Wali Kota Seoul bukanlah pejabat terpilih.

Kim juga mengatakan tidak ada anggota Kabinet, komisaris polisi atau sekretaris presiden yang menawarkan pengunduran diri mereka untuk bertanggung jawab atas tragedi Itaewon. Dia menambahkan, dirinya dia belum menyarankan presiden untuk mengganti anggota Kabinet.

Sementara itu, sepanjang sesi audit, DPK memperkuat serangannya terhadap Pemerintahan Presiden Yoon atas tragedi Itaewon.

"Presiden Yoon kemarin meminta maaf, tetapi tidak menyebutkan tanggung jawabnya. Sebaliknya, dia mengatakan akan membuat mereka yang bertanggung jawab bertanggung jawab," tukas Perwakilan DPK Lee Dong-ju.

"Ini berarti dia merasa kasihan dengan insiden itu, tetapi berpikir itu bukan salahnya," kritiknya.

Lee menambahkan bahwa presiden secara politis bertanggung jawab atas insiden tersebut, mengutip perintah Presiden Yoon sebelumnya kepada polisi untuk fokus pada pemberantasan narkoba.

"Jika presiden berbicara tentang keselamatan, para menteri akan berbicara tentang keselamatan dan polisi akan menekankan keselamatan. Karena Yoon melihat kerumunan sebagai target tindakan keras, dan bukan warga yang harus dia lindungi, seluruh sistem tidak bisa berbuat apa-apa tentang insiden itu. Ini adalah tanggung jawab presiden," paparnya.

Diketahui, Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa juga mengkritik polisi atas tanggapan mereka, tetapi menjauhkan Pemerintahan Presiden Yoon dari tanggung jawab.

"Jika pusat panggilan darurat polisi berfungsi dengan baik, kecelakaan besar seperti itu bisa dicegah," ujar Perwakilan PPP Jeon Bong-min.

"Kita harus melihat tanggung jawab kepala Kantor Polisi Yongsan dan petugas Polisi Metropolitan Seoul yang bertanggung jawab atas pemantauan (darurat)," tandasnya.