Singapura Peringatkan Pertukaran Kripto untuk Patuhi Sanksi yang Diterapkan pada Rusia
JAKARTA - Pertukaran Moneter Singapura (MAS), bank sentral dan regulator keuangan negara itu, mengingatkan semua pertukaran mata uang kripto resmi di negara kepulauan itu agar mematuhi sanksi keuangan yang berlaku terhadap Rusia.
Pernyataan itu muncul setelah adanya penelitian yang mengungkapkan terdapat jutaan sumbangan crypto yang dikumpulkan oleh kelompok pro-Rusia untuk mendukung konflik yang sedang berlangsung di Ukraina. MAS juga ingin meningkatkan sanksi terhadap Rusia dari otoritas keuangan di seluruh dunia.
Keputusan Singapura itu sejalan dengan sanksi Uni Eropa terhadap Rusia, yang pertama kali diberlakukan awal tahun ini. Awalnya, sanksi membatasi pembayaran crypto Rusia-UE menjadi sekitar 10.000 dolar AS.
Namun, pembatasan terbaru pada awal Oktober semakin memperketat tindakan dan melarang “semua dompet, akun, atau layanan penyimpanan aset kripto, terlepas dari jumlah dompet.”
Sekitar waktu sanksi pertama Uni Eropa, MAS membuat langkah-langkah yang ditujukan untuk bank-bank Rusia dan entitas lain yang berbasis di negara itu, bersama dengan larangan penggalangan dana untuk kegiatan apa pun yang dapat menguntungkan pemerintah Rusia.
Pertukaran Crypto dan platform terkait telah jatuh sejalan dengan sanksi terhadap Rusia sejak awal konflik.
Baca juga:
Pertukaran crypto populer Kraken menutup pintunya untuk pengguna Rusia bulan lalu dan membatasi semua akun yang terkait dengan negara tersebut. Demikian pula, Dapper Labs menangguhkan semua akun pengguna Rusia.
Langkah tersebut, melarang akun yang terhubung ke Rusia untuk menjual, membeli, atau memberikan token nonfungible (NFT), bersama dengan upaya penghentian penarikan dana.
Baru-baru ini, kepala sanksi global Binance, Chagri Poyraz, mengatakan kepada Cointelegraph dalam sebuah wawancara bahwa perusahaan tersebut bekerja keras untuk mematuhi langkah-langkah UE sambil tetap melayani pengguna mereka dengan sebaik-baiknya.
Sementara itu, banyak pengguna Rusia berbondong-bondong ke negara tetangga, seperti Kazakhstan, untuk terus memanfaatkan layanan yang sebelumnya tersedia bagi mereka.