JAKARTA - Binance, pertukaran cryptocurrency terbesar di dunia berdasarkan volume, akhirnya juga mengadopsi pembatasan atau sanksi yang diterapkan pada pengguna di Rusia. Kebijakan itu mengikuti paket sanksi kelima Uni Eropa terhadap Rusia.
Binance pada Kamis 21 April, secara resmi mengumumkan aturan baru bagi warga negara Rusia atau penduduk Rusia. Binance akan membatasi aktivitas perdagangan orang tersebut jika mereka memiliki lebih dari 10.000 euro (Rp 154 juta).
Akun yang dibatasi tersebut tidak lagi dapat menyetor atau berdagang menggunakan dompet spot, futures dan kustodian Binance, serta setoran yang dipertaruhkan dan diperoleh.
Pembatasan tersebut berkaitan dengan warga negara Rusia, orang perseorangan yang tinggal di Rusia dan badan hukum yang berbasis di Rusia.
“Akun untuk warga negara Rusia yang tinggal di luar Rusia, sebagaimana diverifikasi dengan bukti alamat, dan akun untuk warga negara Rusia atau orang perseorangan yang tinggal di Rusia, atau badan hukum yang didirikan di Rusia, yang tetap di bawah nilai total 10.000 EUR, akan tetap tidak terpengaruh dan aktif.” Demikian bunyi aturan baru itu.
Dilaporkan oleh Cointelegraph, individu dan entitas yang dibatasi dengan posisi berjangka atau derivatif terbuka akan memiliki waktu 90 hari untuk menutup posisi mereka.
Binance mencatat bahwa langkah-langkah yang baru diadopsi “berpotensi membatasi warga Rusia yang normal.” “Binance harus terus memimpin industri dalam menerapkan sanksi ini. Kami percaya semua bursa utama lainnya harus segera mengikuti aturan yang sama, ”tambah perusahaan itu, seperti dikutip Cointelegraph.
BACA JUGA:
Binance tidak segera menanggapi permintaan Cointelegraph tentang aturan baru ini.
CEO Binance Changpeng Zhao sebelumnya menyatakan bahwa pertukaran uang kripto seperti Binance harus mematuhi sanksi dengan cara yang mirip dengan lembaga keuangan tradisional. CZ juga menekankan bahwa Binance tidak akan “membekukan jutaan akun pengguna yang tidak bersalah secara sepihak” karena sanksi Barat terhadap Rusia.
Uni Eropa secara resmi menyetujui paket kelima tindakan pembatasan terhadap Rusia pada 8 April, mengadopsi sejumlah pembatasan terhadap pemerintah Rusia sebagai tanggapan atas tindakannya terhadap Ukraina. Paket itu termasuk larangan menyediakan “layanan aset kripto bernilai tinggi ke Rusia.”
