Ini Dalih PSI Awalnya Ikut Bahas Kenaikan Tunjangan Anggota DPRD DKI tapi Menolak di Akhir
JAKARTA - Anggota Fraksi PSI DPRD DKI August Hamonangan menjelaskan alasan fraksinya ikut dalam rapat pembahasan panitia khusus kenaikan anggaran rencana kerja tahunan (RKT) DPRD DKI. PSI belakangan menyatakan penolakan pada pernyataan sikap final dalam rapat paripurna.
August menganggap pembahasan rancangan APBD DKI tahun anggaran 2021 yang dibahas di akhir tahun ini berjalan dalam waktu yang sangat sempit. Sebenarnya, PSI masih ingin mengkaji kembali kenaikan anggaran tersebut.
"Kenaikan pendapatan oleh anggota dewan, sebenarnya ini perlu waktu untuk dikaji, tetapi waktunya sangat mepet. Kami sama sekali juga tidak mendapatkan kejelasan mengenai aturan-aturan mana yang lebih rinci," ujar August dalam konferensi pers virtual, Kamis, 3 Desember.
Selama pembahasan RKT, Fraksi PSI di DPRD memang belum menunjukkan sikap penolakan karena masih menyampaikan hasil rapat pembahasan kepada DPW dan DPP partai.
Sampai akhirnya, Plt Ketua Umum PSI, Giring Ganesha menginstruksikan agar fraksinya di DPRD untuk menyampaikan penolakan kenaikan RKT dalam pemandangan umum fraksi di rapat paripurna Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
"Sampai kepada adanya pandangan umum waktu rapat paripurna, jelas-jelas kami sampaikan kami menolak, tidak setuju dengan kenaikan pendapatan DPRD yang ada di dalam RKT," ungkap August.
Hal ini ditegaskan oleh Ketua DPW PSI DKI, Michael Victor Sianipar. Victor bilang, keputusan fraksi yang bersifat mengikat ada pada pandangan umum dalam rapat paripurna.
"Kuncinya ada di rapat internal menuju pandangan umum rapat paripurna. Kalau ditanya sikap partai apa sih? ya di pandangan umum fraksi," ujar dia.
Victor juga menyebut pendapat salah satu anggota fraksi PSI yang tidak menyatakan penolakan selama proses pembahasan pansus RKT bukanlah sikap resmi PSI.
"Kalau anggota kita pernah keceplosan ngomong apa di sana di sini, kita kembalikan lagi, pandangan umum fraksinya apa? Kalau tidak bunyi di pandangan umum, itu bukan sikap partai," kata dia.
Sebelumnya, ketua pansus RKT DPRD DKI, Mohamad Taufik turut menyesalkan sikap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) atas perintah penolakan usul kenaikan tunjangan untuk kegiatan di tahun 2021.
Dia menyampaikan, dalam setiap rapat pansus dan rapat pimpinan gabungan (gapimgab) terkait penyusunan rencana kerja tahun 2021, perwakilan Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta yang tergabung dalam pansus menyetujui seluruh pembahasan.
"PSI setuju dan tanda tangan dalam rapit pimpinan gabungan (rapimgab) RKT DPRD DKI. Tapi, kok, malah bicara aneh-aneh menolak di luar. Jangan begitu lah, harus fair. Ini namanya, merusak institusi," kata Taufik.
Baca juga:
Sebagai informasi, dalam rancangan APBD DKI tahun 2021, RKT tiap anggota DPRD mencapai Rp8.383.791.000. Anggaran ini pendapatan langsung berupa gaji dan tunjangan, pendapatan tidak langsung, serta biaya sosialisasi dan reses.
Sehingga, jika dikali dengan 106 anggota DPRD DKI dari seluruh fraksi, butuh anggaran sebesar Rp888.681.846.000 dalam satu tahun.
Ketua Komisi A dari Fraksi Demokrat DPRD DKI, Mujiyono menjelaskan kenaikan anggaran ini tak semua bakal masuk kantong pribadi anggota dewan. Dia mengatakan, kenaikan pendapatan langsung itu hanya pada tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
"Yang naik itu hanya tunjangan perumahan dan transportasi dan itu sesuai dengan aturan. Tunjangan lain tidak naik. Sisanya, anggaran yang lain buat kegiatan untuk masyarakat," kata Mujiyono.