Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman Ditunjuk Jadi Perdana Menteri, Sang Adik Pangeran Khalid Jabat Menteri Pertahanan

JAKARTA - Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz menunjuk putranya dan pewaris Putra Mahkota Mohammed bin Salman sebagai perdana menteri kerajaan, sementara putra keduanya Pangeran Khalid sebagai menteri pertahanan, dalam dekrit kerajaan yang diumumkan Hari Selasa.

Mengutip Reuters dari SPA Rabu 28 September, sejumlah posisi lainnya tidak mengalami perubahan dalam dekrit tersebut.

Menteri Energi tetap dijabat Pangeran Abdulaziz bin Salman. Pun demikian dengan Menteri Luar Negeri Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud, Menteri Keuangan Mohammed al-Jadaan dan Menteri Investasi Khalid al-Falih tetap di posisi mereka.

Putra Mahkota dipromosikan dari menteri pertahanan dan telah menjadi penguasa de facto Arab Saudi, sekutu utama AS di Timur Tengah.

Peran barunya sebagai perdana menteri sejalan dengan delegasi tugas raja sebelumnya kepadanya, termasuk mewakili kerajaan dalam kunjungan ke luar negeri dan memimpin pertemuan puncak yang diselenggarakan oleh kerajaan, kata seorang pejabat Saudi.

"HRH putra mahkota, berdasarkan perintah raja, sudah mengawasi badan eksekutif utama negara setiap hari, dan peran barunya sebagai perdana menteri ada dalam konteks itu," kata seorang pejabat yang menolak disebutkan namanya.

Secara historis, pendelegasian tugas semacam itu telah terjadi di kerajaan beberapa kali, kata pejabat itu.

Pangeran Khalid bin Salman, adik laki-laki MBS, sebelumnya menjabat sebagai wakil menteri pertahanan.

Putra mahkota mengatakan, kerajaan telah meningkatkan swasembadanya dalam industri militer menjadi 15 persen dari 2 persen dan berencana untuk mencapai 50 persen di bawah menteri pertahanan yang baru diangkat, menurut laporan SPA.

Menurut dekrit tersebut, Raja Salman masih akan memimpin rapat kabinet yang dia hadiri. Setelah dekrit dibuat, TV pemerintah menayangkan raja memimpin rapat kabinet mingguan.

Diketahui, Putra Mahkota Mohammed bin Salman telah mengubah Arab Saudi sejak naik ke tampuk kekuasaan pada tahun 2017, memimpin upaya untuk mendiversifikasi ekonomi dari ketergantungannya pada minyak, memungkinkan perempuan untuk mengemudi dan membatasi kekuasaan ulama.

Reformasinya diikuti dengan tindakan tegas terhadap perbedaan pendapat, dengan aktivis, bangsawan, aktivis hak-hak perempuan hingga pengusaha.