Subsidi BBM Dinilai Perlu Dievaluasi Kurangi Beban Fiskal

JAKARTA - Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Teguh Dartanto menilai subsidi BBM perlu dievaluasi. Dia mengatakan hal itu bisa mengurangi beban fiskal.

"Evaluasi subsidi BBM menurut saya layak dilakukan karena bisa mengurangi beban fiskal," kata Teguh, Senin 29 Agustus.

Teguh menilai dampak inflasi sudah cukup memberatkan masyarakat meski BBM belum naik. Hal itu terlihat dari kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran.

"Artinya, dari sisi perlindungan sosial atau bantalan sosial, walaupun belum ada evaluasi harga BBM, harga kebutuhan pokok sudah naik," ujarnya.

Teguh tidak memungkiri akan ada dampak negatif ketika subsidi dikurangi dan harga BBM semakin mahal. Namun, dia menyebut hal itu dapat diatasi dengan cara pemerintah menyiapkan skema perlindungan sosial.

Dia berkata skema perliindungan sosial nantinya akan menjaga daya beli karena sebagian besar ekonomi Indonesia bergantung kepada konsumsi masyarakat, sekaligus untuk menjaga momentum positif pemulihan ekonomi Indonesia.

"Untuk menanggulangi dampak negatif maka pemerintah harus menyiapkan skema perlindungan sosial atau kompensasi kepada kelompok miskin dan rentan untuk pangan dan energi," ujar Teguh.

Langkah lain yang bisa dilakukan pemerintah adalah menyediakan mekanisme khusus untuk warga masyarakat mengajukan diri sebagai penerima bantuan sosial. Hal itu akan membantu penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran dan jangkauan.

"Saya dari dulu mendorong ada mekanisme, misalnya on demand application untuk bantuan sosial. Artinya, orang yang benar-benar menderita belum terdaftar, diperkenankan mendaftar. Dari situ ada verifikasi," ujar Teguh.