Di Depan Jokowi dan Habib Luthfi, Kapolri Berharap Figur Pemilu 2024 Tak Gunakan Politik Polarisasi
JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberi satu pesan penting kepada semua pihak jelang Pemilu 2024. Dalam kontestasi politik itu, Sigit mengaku tidak ingin polarisasi terjadi seperti Pemilu 2019 lalu.
Hal ini ia katakan saat acara Kirab Merah Putih yang dihadiri Habib Luthfi Bin Yahya dan dibuka Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pembukaan berlangsung di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat.
"Di tahun 2024, kita ingin para pemimpin nasional nanti akan membawa semangat untuk bisa membangun, akan mau mewujudkan, menunjukkan program-programnya untuk bisa menyejahterakan masyarakat," kata Sigit, Minggu, 28 Agustus.
"Dan tentunya yang paling penting adalah jangan menggunakan politik yang bisa mengakibatkan terjadinya polarisasi bangsa," lanjutnya.
Sigit mengulas, pada tahun 2019 lalu, Indonesia mengalami polarisasi dan politik identitas akibat kabar hoaks dan ujaran kebencian terkait Pemilu. Keadaan dari pihak yang menghalalkan segala cara untuk menang itu membuat masyarakat menjadi terbelah.
Tak ingin kejadian itu terulang, Sigit menekankan bahwa persatuan dan kesatuan masyarakat, meski memiliki pilihan politik yang berbeda, harus tetap dijaga.
"Oleh karena itu, kita tentu ingin mendorong siapapun yang pantas nanti ke depan untuk memimpin bangsa, tapi syaratnya dia harus bisa menjaga persatuan dan kesatuan," tegasnya.
Baca juga:
- Anies Dinilai Tetap Bisa Cabut Pergub Penggusuran Buatan Ahok Meski Kemendagri Tak Setuju
- Rumah Dinas Lurah-Camat Jadi Gudang, PSI: Ironi di Tengah Warga DKI Kesulitan Cari Tempat Tinggal
- Ferdy Sambo Dipecat Polri, Anggota Komisi III DPR: Minimalisir Hambatan Penyelidikan Kasus Pembunuhan Brigadir J
- Pengeplak Sopir Transjakarta Serahkan Diri ke Polisi, Wagub DKI: Contoh yang Baik
Dalam kesempatan itu, Sigit juga menyatakan bahwa pada tahun 2030 Indonesia akan memasuki masa bonus demografi. Dalam artian, jumlah kelompok masyarakat di usia produktif akan lebih banyak daripada nonproduktif.
"Karena itu, kita harus mempersiapkan masyarakat kita, pemuda-pemuda kita untuk menjadi SDM yang unggul. Sehingga di tahun 2030 harapan kita bangsa kita bisa melompat maju menjadi negara modern. Itu harapan kita," tuturnya.
Namun, lanjut dia, jika bonus demografi ini dilalui dengan cara-cara yang keliru, maka akan memperburuk kondisi Indonesia. Maka, yang harus diperhatikan adalah bagaimana menjaga persatuan dan kesatuan.
"Bersama-sama bergandeng tangan, berjabat tangan, rapatkan barisan, bersama-sama kita berjuang berhadapan dengan persaingan yang kita lakukan untuk membawa Indonesia bisa berada di posisi maju, berada di posisi yang lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lain," pungkasnya.