JAKARTA - Partai NasDem tengah menjajaki kerja sama dengan PKS dan Demokrat untuk menyongsong Pemilu 2024. Partai NasDem juga mewacanakan duet pemersatu bangsa Anies Baswedan-Ganjar Pranowo untuk menghilangkan polarisasi.
Sebagai partai yang tengah dekat dengan NasDem, Demokrat justru menanggapi dingin usulan duet tersebut. Alih-alih melenyapkan, Demokrat menilai langkah menduetkan Anies dengan Ganjar justru melanggengkan politik identitas.
"Kami berpandangan, bahwa peningkatan derajat dan kualitas demokrasi yang semestinya diwujudkan agar polarisasi yang bersumber dari eksploitasi terhadap politik identitas secara berlebihan bisa teratasi," ujar Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani kepada wartawan, Selasa, 28 Juni.
Menurut Kamhar, pasangan Anies dan Ganjar bukanlah solusi untuk menghentikan polarisasi atau politik identitas. "Mengambil jalan pintas dengan mewujudkan duet Anies-Ganjar sebagai representasi dua kutub politik yang selama ini diperhadap-hadapkan sebagai pengejawantahan politik identitas, sama saja dengan melanggengkan politik identitas itu sendiri. Jadi tidak menyelesaikan persoalan," jelas Kamhar.
Kamhar menilai, salah satu masalah politik identitas adalah pembatasan oleh konstitusi. Yakni Presidential Threshold 20 persen bagi partai politik untuk bisa mengusung capres-cawapres dalam pemilihan umum.
"Salah satu sumber persoalan ini ada presidential threshold. Karenanya jika ingin menyelesaikan eksploitasi politik identitas secara berlebihan ini dan sekaligus menjadi ikhtiar meningkatkan derajat dan kualitas demokrasi," jelas Kamhar.
Oleh karena itu, Kamhar menilai aturan PT 20 persen perlu ditinjau ulang agar rakyat mendapatkan sebanyak mungkin pilihan putra dan putri terbaik bangsa yang berkontestasi pada puncak kepemimpinan nasional.
"Banyaknya kontestan juga akan meningkatkan kreativitas dan partisipasi publik yang berkontribusi positif sebagai pendidikan politik dan peningkatan kritisisme publik," kata Kamhar.
BACA JUGA:
Kamhar berharap, pemerintah saat ini masih bisa menyelamatkan demokrasi Indonesia dengan mengubah kebijakan terkait PT 20 persen.
"Karenanya jika Pak Jokowi ingin dikenang dan tercatat dengan baik pada sejarah perjalanan demokrasi bangsa ini, masih ada kesempatan memperbaiki setelah selama hampir dua periode demokrasi terpasung," tutup Kamhar.
Sebelumnya, Ketum Partai NasDem Surya Paloh mengusulkan duet Anies-Ganjar saat berdiskusi dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
"Artinya, pikiran Pak Surya bahwa hari ini ada figur yang menonjol, yang kita kira, kalau kita mau objektif menilainya bahwa ada Anies dan ada Ganjar," kata Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali, Jumat, 24 Juni, lalu.
Alasan Surya Paloh memilih Anies dan Ganjar, kata Ahmad Ali, karena keduanya punya ceruk massa berbeda dan diharapkan bisa mencegah polarisasi.
"Tentunya, kalau kita kualifikasi keduanya, ada pemilih Ganjar nasionalis, pemilih Anies kelompok Islam katakanlah, seperti itu. Sehingga tentunya, kalau dua figur ini dipersatukan, ini akan paling tidak meminimalisir munculnya polarisasi pada pemilihan presiden yang akan datang," jelas Ahmad Ali.
Terkait
