Apa Itu Polarisasi Politik? Belajar Pengalaman dalam Pemilu Sebelumnya
Ilustrasi politik (Dicebreaker)

Bagikan:

YOGYAKARTA - Polarisasi politik menjadi suatu hal yang diwaspadai banyak pihak menjelang Pemilu 2024. Melihat pengalaman Pemilu 2019, polarisasi politik terjadi karena adanya politik identitas. Namun masih banyak orang yang belum tahu apa itu polarisasi politik. 

K.H. Ma’ruf Amin Wakil Presiden berharap agar Pemilu 2024 bebas dari penggunaan politik identitas yang bisa menyebabkan polarisasi politik. Wapres menekankan agar kampanye dan sosialisasi larangan penggunaan politik identitas harus terus dilakukan seluruh pihak terkait sejak jauh-jauh hari sebelum penyelenggaraan Pemilu. 

“Polarisasi Pemilu lalu, yang kemudian membawa isu-isu identitas, itu jangan sampai diulangi,” pinta Wapres saat memberikan keterangan pers usai menghadiri acara Dialog Kebangsaan bersama Partai Politik dalam rangka Persiapan Pemilu Tahun 2024 di The St. Regis Hotel, Jakarta, Senin (13/03/2023).

Polarisasi politik harus dicegah untuk menghindari perpecahan masyarakat pada saat pesta demokrasi. Sebenarnya apa itu fenomena polarisasi poliltik dalam perpolitikan Indonesia?

Apa Itu Polarisasi Politik?

Polarisasi politik memiliki definisi yakni fenomena dua kelompok berpaham dan berpandangan yang berbeda secara politis. Kata ‘polarisasi’ dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya adalah pembagian atas dua bagian. 

Dalam publikasi Opini Publik dalam Polarisasi Politik di Media Sosial, disebutkan bahwa polarisasi politik terjadi ketika masyarakat terpecah dalam dua kubu yang berseberangan karena isu, ideologi, hingga kebijakan. 

Polarisasi politik mudah terjadi di suatu daerah atau negara yang warganya punya komitmen kuat terhadap suatu ideologi, budaya, atau kandidat. Polarisasi ini yang akan memecah masyarakat karena suatu kelompoknya beranggapan memiliki prinsip atau pandangan yang paling benar dibanding kelompok lain. Kelompok lain akan dianggap salah dalam pandangan politik dan moralitasnya. 

Polarisasi terjadi akibat suatu perubahan framing komunikasi politik partai. Perubahan framing terjadi karena adanya perubahan peta atau budaya politik yang diikuti oleh sikap para pendukung partai. 

Contoh Polarisasi Politik

Fenomena polarisasi politik terjadi dalam Pemilihan Presiden 2019. Kandidat pasangan yang maju pada waktu itu mempertemukan Joko Widodo - Ma’aruf Amin dengan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno. Dalam publikasi Mengelola Polarisasi Politik dalam Sirkulasi Kekuasaan di Indonesia, masyarakat melihat bahwa kedua paslon tersebut merupakan figur yang berseberangan dalam banyak hal. 

Posisi berseberangan kedua paslon tersebut pun membuat para pendukung cepat terbentuk. Tema yang diusung oleh kedua paslon juga berbeda. Paslon yang satu berbicara penguatan kawasan pinggiran di Indonesia. Sementara paslon satunya menyatakan ingin mengembalikan kejayaan Indonesia di kancah internasional.

Satu paslon menggandeng kelompok nasionalis, sementara paslon satunya menghimpun para kelompok Islam. Dari perbedaan posisi tersebutlah polarisasi politik makin jelas terjadi di masyarakat. Bahkan polarisasi yang kuat juga membuat para pemilih tidak ragu untuk menunjukkan keberpihakan mereka di ruang publik dan media sosial. 

Mencegah Polarisasi Politik

Sejalan dengan Wapres Ma'ruf Amin, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono juga ingin mencegah adanya polarisasi politik. Laksamana Yudo mengingatkan kepada seluruh prajuritnya agar bersikap netral dan tidak terseret arus polarisasi politik dalam Pemilu 2024 nanti. 

Panglima Yudo juga mengatakan bahwa Polisi Militer juga dituntut untuk mampu mencegah dan menindak berbagai tindakan yang tidak selaras dengan netralitas TNI. Penindakan tegas dan cepat perlu dilakukan untuk aksi-aksi, seperti penggunaan atribut partai oleh prajurit, hingga fasilitas dinas oleh pihak yang tidak berhak. 

Panglima Yudo mengatakan bahwa polarisasi politik rawan terjadi di era sekarang. Banyak pihak tidak bertanggung jawab yang akan memanfaatkan media sosial untuk kepentingan tertentu, seperti pemanfaatan isu SARA untuk provokasi, ujaran kebencian, doktrin radikal, kampanye hitam, dan sebagainya. 

Demikianlah ulasan mengenai apa itu polarisasi politik dan contohnya. Polarisasi politik perlu dicegah agar masyarakat tidak terpecah. Bahkan polarisasi yang kuat sangat ditakutkan karena perpecahan tersebut akan terbentuk dan bertahan dalam jangka waktu lama setelah pelaksanaan Pemilu pun. 

Ikuti terus berita terkini dalam negeri dan luar negeri lainnya di VOI . Kamu menghadirkan terbaru dan terupdate nasional maupun internasional.