Whistleblower Peiter 'Mudge' Zatko Ungkap Keterlibatan Pemerintah India di Twitter
JAKARTA - Seorang mantan kepala keamanan Twitter Inc telah menuduh bahwa pemerintah India memaksa perusahaan media sosial itu untuk menempatkan agen pemerintah dalam daftar gaji mereka. Hal ini terungkap saat seorang Whistleblower bernama Peiter 'Mudge' Zatko, menyampaikan hal itu pada regulator di AS.
Zatko mengangkat masalah ini ke Komisi Sekuritas dan Bursa AS di antara beberapa klaim keamanan lainnya di Twitter. Dia mengatakan agen pemerintah India akan memiliki akses ke data pengguna yang sensitif karena infrastruktur keamanan Twitter yang lemah. Hal ini terungkap dalam laporan yang diunggah oleh surat kabar Washington Post. Laporan itu sudah diverifikasi oleh pengacara Zatko di Whistleblower Aid.
Sebuah sumber di Twitter juga mengatakan kepada Reuters bahwa tuduhan tentang pemerintah India ini telah muncul sebelumnya di Twitter. Namun ia tidak mau menjelaskan lebih lanjut tentang pernyataannya itu.
Sementara perwakilan untuk kementerian TI India tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Reuters, yang menyudutkan pemerintahan mereka.
"Apa yang kami lihat sejauh ini adalah narasi palsu tentang Twitter dan praktik privasi dan keamanan data kami yang penuh dengan inkonsistensi dan ketidakakuratan serta tidak memiliki konteks penting," kata juru bicara Twitter dalam sebuah pernyataan terkait tuduhan Zatko tersebut seperti dikutip Reuters.
Twitter terlibat dalam permasalahan hukum dengan pemerintah India setelah meminta pengadilan lokal pada bulan Juli untuk membatalkan beberapa perintah pemerintah India untuk menghapus konten dari platform media sosial, dan dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat.
Sidang berikutnya dalam kasus ini ditetapkan pada Kamis, 25 Agustus.
Baca juga:
- Insider Trading di Coinbase Tertangkap Basah Gara-Gara Cuitan Akun Twitter Cobie
- Susul Twitter dan Instagram, Netflix Juga Alami Gangguan, Keandalan Sistem Dipertanyakan
- Laris Manis NFT Pertama! Polisi Dubai Ngegas Luncurkan Koleksi NFT Kedua
- Setelah Berhasil Akuisisi WazirX Pada 2019, Kini Binance Mengaku Bursa Kripto Tersebut Bukan Miliknya, Lho Kenapa?
"Perusahaan sebenarnya tidak mengungkapkan kepada pengguna bahwa tim eksekutif percaya bahwa pemerintah India telah berhasil menempatkan agen dalam daftar gaji perusahaan," tulis pengaduan Zatko.
Laporan Washington Post juga menyebutkan bahwa informasi pendukung untuk klaim Zatko telah diberikan kepada Divisi Keamanan Nasional dari Departemen Kehakiman AS dan Komite Intelijen Senat AS.
Laporan itu juga mengungkapkan bagaimana cerita polisi India yang korup seperti di film-film Bollywood kemungkinan benar-benar terjadi dalam kasus Twitter ini.
Awal bulan ini, pengadilan AS memvonis seorang mantan manajer Twitter yang dituduh memata-matai Arab Saudi atas enam tuduhan kriminal, termasuk bertindak sebagai agen negara dan mencoba menyamarkan pembayaran dari seorang pejabat yang terkait dengan keluarga kerajaan Arab Saudi.