Mengenal Parpol Baru Peserta Pemilu 2024 yang Masuk ke Tahap Verifikasi Administrasi KPU

JUDUL - Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah mengumumkan 40 Partai Politik (Parpol) yang sudah mendaftarkan diri menjadi kontestan Pemilu 2024. Dari jumlah itu, baru 24 Parpol yang sudah masuk ke tahap verifikasi administrasi, 17 di antaranya merupakan Parpol yang mengisi parlemen saat ini dan 7 lainnya merupakan Parpol baru.

Nantinya, kata Komisioner KPU Idham Holik, meski lolos verifikasi administrasi, ketujuh partai tersebut akan diverifikasi secara faktual sebelum dinyatakan sebagai peserta Pemilu 2024.

“Hasil verifikasi administrasi akan kami umumkan pada 14 September mendatang, sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022,” ucapnya

Tujuh Parpol tersebut yakni, Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), Partai Buruh, Partai Republik, Partai Ummat, Partai Republiku Indonesia, Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo), dan Partai Republik Satu.

Partai Rakyat Adil Makmur (Prima)

Resmi berdiri pada 20 Juli 2020. Adalah Agus Jabo Priyono, mantan Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik periode 2015-2020 yang menjadi Ketua Partai Prima.

Partai Prima, melansir dari situs resminya, diprakarsai oleh Partai Rakyat Demokratik (PRD) bersama sejumlah gerakan sosial, serikat buruh, aktivis/tokoh Islam, pelaku usaha kecil dan menengah, kaum profesional, aktivis perempuan, dan anak-anak muda.

Menyatakan diri sebagai partai rakyat. Berbeda dengan partai-partai pada umumnya, Prima tidak dilahirkan oleh tokoh besar. Prima justru lahir dari bawah, dari tangan orang-orang biasa.

Partai Prima menyatakan akan berjuang untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, dengan menghadirkan politik kesejahteraan dan akan menjadi partai berwatak kerakyatan.

"Prima, partainya rakyat biasa, lahir di tengah pusaran arus kehidupan bangsa yang keras," ujar Agus Jabo dalam acara deklarasi di Gedung Pusat Perfilman Usmar Ismail, Jakarta, 1 Juni 2021, dikutip dari Antara.

Ketua Majelis Pertimbangan Partai Prima adalah mantan Sekretaris Utama (Sestama) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Mayor Jenderal (Purn) R. Gautama Wiranegara.

Ketua Umum Partai Adil Rakyat Makmur (Prima) Agus Jabo Priyono membacakan pidato politiknya saat deklarasi Partai Prima di Gedung Perfilman Usmar Ismail, Jakarta, Selasa (1/6/2021). (Antara/Genta Tenri Mawangi)

Partai Buruh

Partai Buruh dibangun dan didirikan kembali oleh para pendiri yang berasal dari 4 konfederasi serikat pekerja terbesar dan 50 federasi serikat pekerja tingkat nasional, forum guru dan tenaga honorer, dan organisasi petani serta nelayan terbesar di Indonesia.

Dideklarasikan pada 5 November 2021. Sesuai dengan namanya, konstituen dari partai ini adalah para buruh dari berbagai sektor. Dari yang bekerja di perusahaan hingga para nelayan, petani, pekerja rumah tangga,supir angkot, tukang becak, pedagang sayur, dan para PKL.

Serta, pelaku UMKM, pelaku multilevel marketing, kelompok masyarakat miskin desa, kelompok masyarakat miskin kota, anak muda pencari kerja, mahasiswa dan pelajar yang akan memasuki dunia kerja, anak band, seniman, olahragawan, dan , kaum cerdik pandai dan sarjana yang menginginkan terwujudnya azas negara sejahtera.

Presiden Partai Buruh adalah Said Iqbal yang juga menjabat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

“Partai Buruh siap mengikuti Pemilu legislatif. Kami optimistis Partai Buruh bisa lolos ambang batas parlemen. Artinya, partai buruh akan ada wakil-wakil di DPR RI, DPRD tingkat provinsi dan DPRD tingkat kabupaten kota,” ucap Said Iqbal kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Partai Republik

Melansir Wikipedia, Partai Republik sudah terbentuk sejak 21 Mei 1998 dan sempat menjadi kontestan Pemilu 1999. Suara yang diperoleh hanya tingkat DPRD di Provinsi Sumatera Utara. Seiring berjalan, Partai Republik sempat mengalami vakum karena sejumlah pengurus partai pada 2004 justru membentuk Partai Demokrat.

Lalu, pada Pemilu 2011, anggota partai secara aklamasi menunjuk Marwah Daud Ibrahim sebagai ketua umum. Partai Republik mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilu 2014.

Partai Republik memiliki kepengurusan di 33 provinsi dan 421 kabupaten/kota saat itu. Meski dinyatakan lolos verifikasi administrasi, Partai Republik tidak lolos verifikasi faktual oleh KPU sehingga tidak memenuhi syarat. 

Merasa bahwa keputusan KPU ini dianggap penuh rekayasa dan manipulasi, Partai Republik melakukan gugatan hukum hingga ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk membuktikan manipulasi tersebut, dan kembali ditolak. Akhirnya, Partai Republik membawa kasus ini ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). KPU dinyatakan bersalah atas dugaan manipulasi selama proses pelaksanaan verifikasi faktual. Meskipun KPU bersalah, tetapi keputusan DKPP tidak dapat membatalkan Surat Keputusan (SK) KPU, sehingga Partai Republik tidak dapat mengikuti pemilu 2014.

Begitu pun pada Pemilu 2019. Namun saat ini Sekjen Partai Republik, Heru Bahtiar Arifin optimisti partainya bisa menjadi kontestan Pemilu 2024.

“Kami sudah cukup berpengalaman. In sha Allah kami tidak ada kesulitan. Jadi, sudah kami input semua. Kemarin (Pemilu 2019) kurang teliti, jadi sekarang kami lebih teliti lagi dalam mengisi administrasi persyaratan. Target kami 5 persen kursi DPR RI, sama juga untuk tingkat daerah,” ucapnya di kantor KPU, Jumat (12/8).

Presiden Partai Buruh Said Iqbal saat ditemui dalam demonstrasi di depan gedung KPU, Jakarta Pusat, 1 Mei 2022. (Antara/Walda)

Partai Ummat

Berdiri pada 24 April 2021 di Yogyakarta dan baru dideklarasikan secara nasional pada 29 April 2021.

Seperti dilansir dari situs resminya, visi Partai Ummat adalah mewujudkan Indonesia sebagai negeri Baldatun Tayyibatun Wa Rabbun Ghafur dengan menegakkan nilai-nilai ilahiah, ukhuwah (Persaudaraan Ummat), hurriyah (Kebebasan), musawah (Kesamaan), dan ‘Adaalah (Keadilan) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai Chairman Consultative Council adalah Amien Rais dan General Chairman Central Management Board adalah Dr. Ing. H. Ridho Rahmadi, S.Kom.

“Kami berjuang bersama ummat untuk membuat Indonesia terus berjuang malawan ketidakadilan dan memberikan peta jalan baru untuk menciptakan sejarah perubahan untuk melanjutkan dan membawa Indonesia menegakkan keadilan,” tulis Amien Rais di partaiummat.id.

Partai Republiku Indonesia

Adalah Ramses David Simanjuntak sebagai ketua umum partai. Ramses optimistis, meski terkesan mustahil, partainya bisa meraih 30 persen suara jika ikut Pemilu 2024.

"Target setiap partai pasti yang terbesar. Harus yakin pecah rekor. Memang dikatakan itu ide-ide gila. Tapi suatu bangsa harus lahir anak-anak yang idenya gila. Kalau tidak ada lagi yang seperti itu apa yang diharapkan untuk bangsa ke depan," ungkap Ramses kepada wartawan di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin (8/8).

Partai Republiku Indonesia memiliki visi kesejahteraan dan misi adalah martabat.

“Kesejahteraan jelas tidak perlu lagi dijabarkan. Bahwa setiap bangsa dan negara butuh sejahtera. Martabat jelas, kalau bangsa mau besar, bangsa harus bermartabat. Manusia atau bangsa bila tidak bermartabat, maka akan terjajah, baik secara pikiran dan fisik,” ucapnya.

Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo)

Partai Swara Rakyat Indonesia memang bukan partai baru. Sudah berdiri sejak 15 November 2013. Partai ini sempat mendaftar Pemilihan Umum Legislatif Indonesia 2019, tetapi tidak lolos verifikasi putusan Bawaslu.

“Parsindo berharap dapat menjadi alternatif ketika partai-partai lain kurang berpihak kepada kepentingan rakyat,” kata Ketua Umum Parsindo Jusuf Rizal, Jumat (12/8).

Target suara partai menyasar ke loyalis-loyalis Presiden ke-2 RI, Soeharto. Sebagai Bapak Pembangunan, Soeharto harus menjadi figur.

“Parsindo akan bersama rakyat untuk menegakkan keadilan dan memperjuangkan kepentingan rakyat untuk kesejahteraan mereka,” ucap Jusuf Rizal.

Ketua Umum Partai Republik Satu, Hasnaeni Moein. (Kompas.com/Kahfi Dirga Cahya)

Partai Republik Satu

Ketua Umum Partai Republik Satu adalah Hasnaeni Moein, wanita yang kerap disebut sebagai Wanita Emas. Dia mendaftarkan partai yang digawanginya ke kantor KPU pada hari terakhir pendaftaran, Minggu (14/8) malam.

“Tim telah bekerja keras siang hingga malam untuk melengkapi dokumen persyaratan. Cukup lelah, rasa-rasanya seperti membuat candi, seribu candi dalam semalam,” kata Hasnaeni kepada wartawan usai mendaftarkan partainya di kantor KPU.

Saat ini, Partai Republik Satu sudah memiliki kepengurusan partai di 34 provinsi. “Kami tentu ingin memberikan yang terbaik untuk anak bangsa. Antara lain, dengan menyediakan banyak lapangan kerja untuk Indonesia dan untuk para kader,” tambahnya.