Wagub Jateng Minta Biro Perjalanan Haji dan Umrah Taati Aturan
SEMARANG - Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen meminta pengurus biro perjalanan haji dan umrah tetap berkomitmen serta menaati berbagai aturan.
"Saat ini banyak di luar, mohon maaf, travel-travel yang memanfaatkan tren orang Indonesia ingin berangkat umrah dan haji sehingga terkadang dengan iming-iming harga murah atau mungkin bisa fasilitas cicil dan seterusnya. Akan tetapi, memiliki efek yang tidak baik," kata Taj Yasin Maimoen di Semarang dilansir ANTARA, Kamis, 21 Juli.
Taj Yasin mengingatkan masyarakat yang akan berhaji dan berumrah soal mereka yang membuka biro perjalanan haji dan umrah bukan semata-mata value income, melainkan lebih dari itu.
Wagub Jateng menegaskan biro perjalanan haji dan umrah wajib mengantongi semua syarat pendirian, termasuk berkomitmen memberikan pelayanan yang maksimal kepada konsumennya.
Gus Yasin, sapaan akrab Wagub Jateng, menekankan biro perjalanan itu tidak hanya melayani keberangkatan dari rumah ke Tanah Suci hingga pulang kembali ke Indonesia dengan selamat, tetapi juga mampu memberikan kenyamanan apabila ada kendala dalam proses keberangkatannya.
Baca juga:
- Polri Kantongi Bukti CCTV di Kasus Brigadir J, Diperoleh Penyidik di Sekitar Rumah Singgah Irjen Ferdy Sambo
- Di Bawah Terik Matahari, Jokowi dan Iriana Nikmati Sensasi Plesiran di Kapal Pinisi Menuju Pulau Rinca
- Tidak Ada Bukti Intelijen Soal Penyakit, Direktur CIA Sebut Kondisi Presiden Rusia Vladimir Putin Sangat Sehat
Kendala itu, kata dia, biasanya terkait dengan ketentuan kerja sama pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi yang sering berubah.
"Hari ini oke, ternyata dalam perjalanannya ada kendala-kendala, dan itu hampir seluruh biro perjalanan umrah dan haji mengalaminya," kata dia.
“Di sini saya ingin menyampaikan bahwa komitmen untuk memberikan pelayanan karena namanya biro perjalanan adalah pelayanan. Maka, saya berharap akan muncul pelayanan yang benar-benar maksimal,” sambung Taj Yasin.
Setiap negara, kata dia. memiliki kuota jemaah umrah dan haji masing-masing. Kuota ini ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi sehingga biro perjalanan haji dan umrah harus taati ketentuan itu.