Pensiunan Komandan Militer AS di Afgahnistan hingga Pemimpin Pasukan NATO Bantu Pasok Peralatan Perlindungan untuk Ukraina

JAKARTA - Sebuah panel yang terdiri dari pensiunan pemimpin militer dari Amerika Serikat, Kanada hingga Belanda akan memberi nasihat kepada kampanye pro-Ukraina, tentang pengadaan alat pelindung untuk pasukan pertahanan Ukraina, kata sebuah kelompok nirlaba yang berbasis di Kanada, Selasa.

Panel empat termasuk mantan komandan pasukan AS di Afghanistan David Petraeus, mantan komandan NATO Wesley Clark serta mantan kepala pertahanan Belanda Dick Lodewijk Berlijn, menurut Kongres Dunia Ukraina (UWC).

Panel, yang diperkirakan akan bertambah besar, diketuai oleh pensiunan Kepala Staf Pertahanan Kanada Rick Hillier.

Ini akan fokus membantu memasok pasukan pertahanan teritorial Ukraina dengan alat pelindung, seperti helm, pelindung tubuh, kacamata balistik, dan peralatan medis, kata UWC dalam sebuah pernyataan.

"Jika kami dapat membantu mereka (pasukan pertahanan Ukraina) peralatan dari Barat, kami dapat membantu mereka memenangkan perang ini" kata Hillier pada konferensi pers, melansir Reuters 20 Juli.

Invasi Rusia ke Ukraina, dalam apa yang disebutnya "operasi militer khusus" untuk memastikan keamanannya sendiri, telah memicu sanksi luas terhadap Moskow dan menyatukan Barat untuk mendukung Ukraina dengan bantuan militer dan kemanusiaan.

Kampanye UWC sejauh ini telah mengumpulkan dana untuk mendapatkan dan mengirimkan peralatan pelindung senilai 24 juta dolar AS, termasuk pengiriman non-pemerintah terbesar dari perban Israel, yang digunakan untuk menghentikan pendarahan dari cedera traumatis, dan masker gas.

Kelompok tersebut, yang mewakili Ukraina secara global, juga telah meminta peninjauan kembali atas keputusan pemerintah Kanada, untuk mengembalikan turbin ke Jerman yang dibutuhkan untuk pipa gas Nord Stream 1.

Kanada memiliki salah satu diaspora Ukraina terbesar di dunia di luar negara-negara yang berbatasan dengan Ukraina dan masyarakat telah berhasil menekan Ottawa untuk menjatuhkan sanksi yang semakin ketat terhadap Rusia.