Ingatkan Pentingnya Pasal Pencucian Uang, KPK: Orang Tak Takut Hukuman Badan Tapi Takut Miskin!
JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan ada sejumlah hal penting yang dibahas di Anti Corruption Working Group (ACWG). Salah satunya, terkait dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Firli mengatakan seluruh aparat penegak hukum harusnya menerapkan TPPU terhadap pelaku korupsi. Hal ini demi memberikan efek jera maksimal.
"Sesungguhnya korupsi tidak bisa hanya ditangani dengan cara penindakan, menghukum orang. Orang tidak kapok dihukum, orang baru kapok kalau dikenakan TPPU," kata Firli dikutip keterangan tertulisnya, Kamis, 7 Juli.
Eks Deputi Penindakan KPK ini menyebut pemberian hukuman badan seringkali tak membuat jera para pelaku korupsi. Mereka justru kerap mengulangi kesalahannya.
Sehingga, dengan mengenakan pasal pidana pencucian uang diharap mereka tak lagi mengulangi kesalahannya. "Kami ajak semua aparat penegak hukum agar setiap tindak pidana korupsi dilekatkan dengan TPPU," ungkap Firli.
Baca juga:
"Orang tidak takut hukuman badan tapi takut dimiskinkan," sambungnya.
Sebagai informasi, KPK belakangan ini memang kerap menjerat pelaku rasuah dengan pasal TPPU. Terbaru, Wali Kota Ambon nonaktif Richard Louhenapessy menjadi tersangka tindak pencucian uang.
Richard yang merupakan tersangka dugaan suap perizinan pembangunan gerai Alfamidi diduga menyamarkan uang haram yang diterimanya. Penyamaran ini dilakukan dengan membeli sejumlah aset yang diatasnamakan orang lain.
Tak hanya Richard, penerapan pasal TPPU juga dilakukan terhadap Bupati Banjarnegara nonaktif Budhi Sarwono. Hal ini dilakukan komisi antirasuah setelah menjeratnya dalam dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Banjarnegara tahun 2019-2020 serta penerimaan gratifikasi.