Twitter Ajukan Judicial Review Guna Batalkan Aturan Pemerintah India untuk Hapus Konten Tertentu

JAKARTA - Twitter pada Selasa, 5 Juli, meminta pengadilan India untuk membatalkan beberapa aturan baru pemerintah yang mengharuskan platform media sosial menghapus konten yang dianggap bermasalah. Pihak Twitter keberatan karena sangat memungkinkan adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat lewat aturan baru itu.

Upaya perusahaan media sosial asal AS untuk mendapatkan peninjauan kembali atas perintah tersebut adalah bagian dari konfrontasi yang berkembang dengan New Delhi.

Selama setahun terakhir, Twitter telah diminta oleh otoritas India untuk menindak konten bermasalah, termasuk akun yang mendukung kemerdekaan negara Sikh. Begitu pula tentang, postingan yang diduga menyebarkan informasi yang salah tentang protes oleh petani dan tweet yang dianggap kritis terhadap penanganan pemerintah atas pandemi COVID-19.

Sementara, Kementerian TI India belum mau berkomentar tentang langkah hukum Twitter pada Selasa lalu.

Pemerintah India sebelumnya telah mengeluarkan aturan bahwa perusahaan media sosial besar, termasuk Twitter, belum memenuhi permintaan penghapusan konten itu, terlepas dari kedudukan hukum mereka.

Akhir bulan lalu, Twitter diperingatkan oleh kementerian TI India tentang proses pidana jika tidak mematuhi beberapa perintah mereka. Menurut sebuah sumber, Twitter akhirnya memenuhi permintaan itu minggu ini, agar tidak kehilangan pengecualian kewajiban yang tersedia sebagai host konten.

Dalam tuntutan ke pengadilan tinggi di negara bagian Karnataka, India selatan, Twitter berpendapat bahwa beberapa perintah untuk penghapusan konten tidak memenuhi persyaratan prosedural undang-undang TI India,  tanpa menentukan mana saja aturan yang ingin ditinjau.

Menurut laporan Reuters, Undang-undang TI memungkinkan pemerintah untuk memblokir akses publik ke konten untuk kepentingan keamanan nasional.

Twitter, yang menurut firma riset pasar memiliki hampir 24 juta pengguna di India, juga berpendapat dalam tuntutannya bahwa beberapa pesanan gagal memberikan pemberitahuan kepada penulis konten.

Dikatakan bahwa beberapa terkait dengan konten politik yang diposting oleh akun resmi partai politik, pemblokiran akun dianggap merupakan sebuah pelanggaran kebebasan berbicara.

Ketegangan Twitter dengan pemerintah India berkobar awal tahun lalu ketika, Twitter menolak untuk sepenuhnya mematuhi perintah untuk menghapus akun dan postingan yang menurut New Delhi menyebarkan informasi yang salah tentang protes anti-pemerintah oleh para petani.

Perusahaan tersebut juga menjadi sasaran penyelidikan polisi di India. Bahkan tahun lalu banyak menteri India pindah ke platform media sosial yang dikembangkan di dalam negeri, Koo. Mereka juga menuduh Twitter tidak mematuhi hukum setempat.

Twitter juga menghadapi reaksi keras di India karena memblokir akun individu berpengaruh, termasuk politisi, dengan alasan pelanggaran kebijakannya.

Pemerintah India, menurut laporan transparansi industri memiliki permintaan pemerintah tertinggi untuk penghapusan konten, sedang mempertimbangkan beberapa amandemen terhadap aturan TI barunya. Ini termasuk pembentukan panel banding yang dikelola oleh pemerintah setempat dengan kekuatan untuk membalikkan keputusan moderasi konten dari perusahaan media sosial.

New Delhi mengatakan tindakan seperti itu diperlukan karena Twitter dianggap telah melanggar hak konstitusional orang India.