Merasa Pemda 'Kurang Kompak', Gubernur Sumbar Usul Perencanaan Bersama Meliputi 10 Pemrov di Sumatera
SUMBAR - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi mengungkapkan strategi percepatan pembangunan di Pulau Sumatera agar dapats segera terwujud.
Menurutnya, perencanaan pembangunan harus terintegrasi dari 10 pemerintahan provinsi di kawasan itu.
"Setiap daerah di Sumatera memiliki keunggulan dan potensi masing-masing. Jika disinergikan, dikerjasamakan dengan perencanaan yang matang dan terintegrasi akan mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi," kata Mahyeldi di Pekanbaru, Riau, Kamis 30 Juni.
Ia mengatakan, hal itu dalam Rapat Koordinasi Gubernur se-Sumatera di Pekanbaru, Riau.
Menurutnya, saat ini masing-masing pemerintahan daerah terkesan jalan sendiri, bahkan terkesan ada persaingan, seperti dalam hal pembangunan pelabuhan.
Hal tersebut, kata dia, berpotensi menghambat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi secara regional karena itu perlu segera disikapi.
Baca juga:
- Sidak ke Pulau Panjang Jakarta, Ketua DPRD DKI Temukan Helipad Ilegal Milik Swasta
- Perkuat Barang Bukti Terkait Dugaan Suap Mardani Maming, KPK Periksa 9 Saksi
- Dampingi Roy Suryo, Lieus Sungkharisma Berani Bertaruh, Umat Buddha Tak Marah pada Kasus Meme Stupa Candi Borobudur Mirip Jokowi
- Pedas! Dino Patti Djalal Sindir Jokowi: Hentikan Perang Harusnya Langsung ke Putin Bukan Sebaliknya karena Jelas Rusia yang Serang Ukraina
Hal itu semakin menjadi penting menimbang perkembangan global yang melibatkan negara adikuasa, seperti AS dan China di sekitar kawasan yang, menurutnya, harus diantisipasi sejak awal.
"Karena itu dalam rakor ini kami mengusulkan agar secepatnya ada perencanaan bersama yang terintegrasi tersebut. Usulan ini juga akan menjadi rekomendasi yang diserahkan pada pemerintah pusat karena semuanya tidak bisa berjalan tanpa dukungan pusat," ujarnya.
Tuan rumah Rakor Gubernur se-Sumatera, Gubernur Riau Syamsuar mengatakan apa yang menjadi usulan dari gubernur se-Sumatera itu akan dicatat sebagai sebuah dokumen yang berisi rekomendasi kepada pemerintah pusat.
"Saat ini hadir Wakil Menteri Dalam Negeri Jhon Wempi Watipo, Staf Ahli Kementerian PPN/Bappenas Oktorialdi dan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna secara daring. Kita berharap rekomendasi ini bisa langsung diterima pusat," katanya.
Ia mengatakan beberapa hal lain yang sangat mendesak adalah kelanjutan pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatera yang disuarakan hampir semua gubernur, seperti Gubernur Jambi dan Aceh.
Selain itu hal yang juga penting adalah persoalan harga TBS sawit, mulai dari tingkat petani hingga ekspor produk.
Wakil Menteri Dalam Negeri Jhon Wempi Watipo mengatakan usulan dari para gubernur se-Sumatera sangat beragam, tidak hanya meliputi kewenangan Kemendagri, Kementerian PU dan Bappenas.
Karena itu ia mengusulkan agar gubernur se-Sumatera membentuk sebuah forum. Nanti ketua forum yang ditunjuk akan menindaklanjuti semua usulan hingga ke pusat.
Hadir dalam rakor itu gubernur, wakil gubernur dan perwakilan dari 10 provinsi di Sumatera.