Tak Peduli Perintah Jokowi yang Minta Setop Isu Penundaan Pemilu, Waketum PKB: Sebelum Cak Imin Bilang Berhenti, Saya akan Terus
JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tetap melanjutkan usulan penundaan pemilu meski Presiden Joko Widodo sudah secara tegas menyatakan Pemilu Serentak tetap digelar pada 14 Februari 2024.
Bahkan, PKB tak peduli dengan perintah Presiden Jokowi untuk menghentikan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid, lewat potongan video yang diunggah di akun Instagramnya @jazilulfawaid_real, yang dilihat pada Rabu, 20 April.
Jazilul mengaku menghormati konstitusi dan sikap para ketua umum partai politik terhadap wacana tersebut.
"Saya menghormati konstitusi yang ada, menghormati sikap semua partai-partai yang ada," ujar Jazilul.
Hanya saja, dirinya menyatakan tegak lurus terhadap perintah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang hingga hari ini belum mencabut usulannya untuk menunda pemilu. Sehingga wacana itu akan terus dilanjutkan.
"Terkait penundaan, kami sikapnya Gus Muhaimin. Saya sebagai Waketum, saya tegak lurus. Sebelum beliau meminta saya mencabut, saya tidak akan cabut. Saya akan terus," jelas Jazilul.
Baca juga:
- Respons Cak Imin Setelah Usul Penundaan Pemilu Dimentahkan Jokowi: Saya Tidak Ngotot, Namanya Juga Usaha
- Akhirnya Buka Suara, Cak Imin Ngaku Usul Penundaan Pemilu untuk Tolong Ma'ruf Amin di Akhirat Nanti
- Mengaku Usul Tunda Pemilu untuk Tolong Ma'ruf Amin, Pengamat: Ironis, Cak Imin Layak Dihukum Rakyat pada Pemilu 2024
- Tanggapi Cak Imin yang Usulkan Tunda Pemilu Karena Ma'ruf Amin, PKS: Itu Jelas Mengada-Ada
Jazilul menegaskan, sikapnya akan tetap pada posisi tunda pemilu sampai Gus Muhaimin alias Cak Imin menghentikan secara resmi wacana tersebut.
"Iya tetap (tunda pemilu, red). Sebelum Gus Muhaimin menyampaikan sudah berhenti. Saya akan terus," tegasnya.
Wakil Ketua MPR itu pun tak peduli meski Presiden Jokowi sudah menyatakan untuk menyudahi. Menurutnya, dia ditunjuk menjadi pimpinan MPR oleh Cak Imin bukan Jokowi. Sehingga ia tunduk dengan perintah ketua umum bukan presiden.
"Gak ada hubungannya dengan saya. Saya ditempatkan menjadi pimpinan MPR oleh Gus muhaimin, bukan oleh pak Jokowi," tandasnya.
Presiden Joko Widodo sebelumnya sempat menggelar rapat terbatas mengenai penegasan penyelenggaraan Pemilu 2024 pada Minggu, 10 April 2022 di Istana Kepresidenan Bogor.
Seperti yang diunggah dalam Youtube Sekretariat Presiden, Jokowi mengeluarkan pernyataan resminya kalau pemilu serentak untuk pemilihan presiden dan anggota legislatif tetap dilaksanakan pada 14 Februari 2024.
"Yang pertama, saya minta disampaikan kepada masyarakat bahwa seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilu dan pilkada itu sudah ditetapkan. Saya kira sudah jelas dan semua perlu tahu pemilu dilaksanakan 14 Februari 2024," kata Jokowi.
Pemilu serentak yang dimaksud adalah pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
"Ini perlu dijelaskan, jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah melakukan penundaan pemilu, atau spekulasi perpanjangan jabatan presiden dan yang berhubungan dengan tiga periode," tambah Presiden Jokowi.