Setuju Bentuk Panja RUU Narkotika, Komisi III DPR Serahkan DIM ke Pemerintah
JAKARTA - Komisi III DPR bersama pemerintah setuju membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk membahas revisi Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam rapat kerja, Kamis, 31 Maret.
Dalam rapat kerja tersebut, unsur pemerintah yang hadir yakni Menkum HAM Yasonna Laoly dan perwakilan dari Kementerian Kesehatan serta perwakilan KemenPAN RB.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh mengatakan, pembentukan panja ini dilakukan agar pembahasan revisi UU Narkotika lebih fokus dan komprehensif.
"Apakah setuju dibentuk Panja," ujar Pangeran dalam Raker Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 31 Maret.
Seluruh anggota Komisi III DPR RI pun menyatakan persetujuannya untuk dibentuk Panja RUU Narkotika. Ketua Panja yaitu Pangeran Khairul Saleh. Seluruh fraksi di Komisi III DPR juga mendukung dan menyetujui RUU Narkotika dilanjutkan pada proses selanjutnya.
Pangeran menambahkan, Komisi III DPR juga menyerahkan Daftar Inventarisir Masalah (DIM) RUU Narkotika kepada pemerintah yang terdiri dari, pertama, DIM yang bersifat tetap sebanyak 66 DIM. Kedua, DIM redaksional sebanyak 13.
"Ketiga, DIM yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut sebanyak 10 DIM, keempat DIM substansi sebanyak 178 DIM, dan kelima, DIM substansi baru sebanyak 93 DIM," tambahnya.
Baca juga:
- Duet Jaksa Pinangki dan Anita Kolopaking Bukan Kali Pertama, Sempat Urus Grasi Annas Maamun
- Memaknai Grasi Annas Maamun yang Sakit-Sakitan
- Mempertanyakan Sikap Antikorupsi Jokowi Usai Pemberian Grasi Annas Maamun
- Alasan Pemecatan Terawan Belum Terang, IDI Dipanggil DPR Tak Datang, MKEK Ngaku Tak Berwenang