Soal Wacana Presiden Tiga Periode, Jokowi Tegaskan Taat Konstitusi
MAGELANG - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan taat terhadap konstitusi yang mengatur masa jabatan kepala negara maksimal dua periode.
Pernyataan Presiden Jokowi itu merespons riuh masyarakat yang meneriakkan tiga periode kepemimpinannya saat kepala negara menuju Pasar Baledono di Kabupaten Purworejo, hingga Pasar Rakyat di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah dari Bandara Internasional Yogyakarta (YIA), Rabu 30 Maret.
“Yang namanya keinginan masyarakat, yang namanya teriakan-teriakan seperti itu kan sudah sering saya dengar. Tetapi yang jelas, konstitusi kita sudah jelas. Kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi, ya," ujar Presiden Jokowi usai meninjau Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Rabu 30 Maret, dikutip dari Antara.
Wacana perpanjangan periode jabatan Presiden kembali menghangat. Wacana ini muncul baru-baru ini dalam Silaturahmi Nasional (Silatnas) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) pada Selasa 29 Maret kemarin. Dalam Silatnas Apdesi itu, turut hadir Presiden Jokowi.
Ketua Umum Apdesi Surta Wijaya pada Selasa, menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan deklarasi dukungan kepada Presiden Jokowi agar menjabat tiga periode usai Lebaran 2022 mendatang.
"Habis lebaran kami deklarasi (perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi 3 periode)" kata Surta di Istora Senayan, Jakarta, Selasa 29 Maret.
Surta menilai Presiden Jokowi memberi perhatian yang penuh kepada para kepala desa selama ini.
“Beliau peduli sama kita. Itulah harapan kita, siapa tahu ke depan semua lebih baik. Teman-teman sepakat tadi, 3 periode, lanjutkan,” ujarnya.
Dalam beberapa waktu terakhir, turut muncul wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 yang dihembuskan beberapa ketua umum partai politik. Salah satu pimpinan partai yang mengusung wacana penundaan Pemilu 2024 adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.
Muhaimin, yang juga Wakil Ketua DPR, mengusulkan Pemilu 2024 ditunda setelah mengaku mendengar masukan dari para pengusaha, pemilik usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), hingga analis ekonomi.
“Dari semua (masukan) itu saya mengusulkan Pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun,” kata Muhaimin.
Baca juga:
- Pakar Hukum UGM: Ubah Masa Jabatan Presiden Jadi Tiga Periode Pantas Dicap Teroris Konstitusi!
- Publik Tagih Sumber Data, Luhut Ogah Transparan, Rocky Gerung: Setengah Penduduk Indonesia Ingin Pemilu Ditunda? Absurd!
- Pakar: Wacana Jokowi Tiga Periode Dijalankan Ketua Umum Partai yang Elektabilitasnya Masih Nol Koma
- Pak Luhut, Banyak yang Minta Beberkan Big Data Tunda Pemilu 2024, PDIP: Sumbernya Big Data atau Big Mouth?
Menurut Muhaimin, usulan tersebut muncul karena dia tidak ingin ekonomi Indonesia mengalami pembekuan setelah dua tahun stagnan akibat pandemi COVID-19. Pemilu 2024 juga dikhawatirkan Muhaimin akan menimbulkan ketidakpastian perekonomian, serta dinilai berpotensi menimbulkan konflik. Namun, Muhaimin mengatakan penundaan Pemilu 2024 hanya sebatas usulan.
"Tentu saya hanya bisa mengusulkan dan nanti ditentukan dan dibahas oleh ketua umum. Tentu penentunya oleh Bapak Presiden (Jokowi)," tandasnya.