Pelototi Pembangunan IKN, Ketua KPK: Kami Pastikan Tak Ada 1 Rupiah pun yang Dikorupsi
JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyatakan pihaknya sejak awal menaruh perhatian penuh terhadap pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Setiap tahapan pasti dipelototi untuk menutup celah munculnya korupsi.
"KPK sejak awal concern terhadap setiap tahapan, mulai dari pengadaan lahan, pembangunan infrastruktur termasuk juga nanti pembangunan pemindahan pemerintahan maupun segala sesuaitu sehingga itu bisa berjalan," kata Firli kepada wartawan di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 30 Maret.
Dalam upaya memeloti anggaran ini, sambung Firli, KPK telah berkomunikasi dengan berbagai kementerian dan lembaga yang jadi stakeholder. Termasuk, Badan Otorita IKN Nusantara yang dipimpin oleh Bambang Susantono-Dhony Rahajoe.
Selain itu, KPK juga telah membentuk Satgas IKN yang nantinya bertugas melakukan pengawalan dan pencegahan. Tujuannya, agar celah korupsi bisa ditutup sedini mungkin.
"Kami berharap pembangunan IKN ini bisa berjalan lancar dan sedini mungkin kita pastikan tidak boleh ada 1 rupiah pun yang dikorupsi oleh penyelenggara pembangunan IKN itu sendiri," tegasnya.
Baca juga:
- Usai Ditangkap Polisi, Keluarga Muhammad Fauzan Lubis Ajukan Rehab Narkoba
- Vokalis Sisitipsi Mengaku Minum Kopi Campur Ganja di Salah Satu Kafe Bekasi, Polisi Lakukan Penelusuran
- Penangkapan Vokalis Band Sisitipsi Muhammad Fauzan Lubis Bermula Dari Biji Ganja di Mobil
- Saifuddin Ibrahim Resmi Jadi Tersangka Penistaan Agama, Buntut Minta Hapus 300 Ayat Al-Qur'an
Lebih lanjut, Firli juga angkat bicara perihal wacana crowdfunding untuk pembangunan IKN. Kata dia, sumber dana dari pihak ketiga ini nantinya harus bisa dipertanggungjawabkan.
"Kalau sumber pembangunan IKN itu dari negara tentu kita bisa monitor dan bisa mengikuti berapa besar uang yang disiapkan di dalam APBN untuk pembangunan IKN itu," jelasnya.
"Apabila sumber dana itu dari pihak ketiga, tentu juga perlakuannya harus sama dengan pertanggungjawaban dana dari APBN. Jadi harus tahu sumbernya dari mana, berapa besarnya, digunakan untuk apa dan terakhir implementasinya bagaimana, termasuk juga pertanggungjawabannya," pungkas Firli.