Diminta Tegas Tolak Penundaan Pemilu, Pengamat: Presiden Jokowi Harus Jaga Kehormatannya
JAKARTA - Presiden Joko Widodo diminta segera mengambil sikap tegas menolak wacana penundaan Pemilu 2024 yang diusulkan elit partai politik. Pasalnya, usulan tersebut terkait perpanjangan masa jabatan presiden.
"Presiden Jokowi harus mengeluarkan statement tegas menolak penundaan," ujar Direktur Sinergi Data Indonesia, Barkah Pattimahu, kepada wartawan di Jakarta, Minggu, 27 Februari.
Presiden, lanjutnya, harus mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar tetap menjalankan tahapan sebagaimana telah diputuskan bersama DPR dan Pemerintah. Diketahui, tanggal pencoblosan telah ditetapkan jatuh pada 14 Februari 2024.
"Beberapa waktu kemarin kan sudah ditetapkannya waktu Pemilu 2024," sambungnya.
Barkah menilai, penegasan Jokowi tersebut untuk menghindari adanya praduga bahwa presiden ikut dalam skenario penundaan pemilu.
"Presiden Jokowi harus menjaga kehormatannya, Presiden jangan sampai dinilai tidak taat terhadap konstitusi karena ada hasrat untuk terus berkuasa," kata Barkah.
Jika tidak, Barkah menuturkan, semua legacy yang dibangun Jokowi akan sirna lantaran dinilai tidak proreformasi. Karena membiarkan ide pemilu ditunda itu.
Hal itu, tambah Barkah, dapat merusak tatanan demokrasi berdasarkan konstitusi yang jadi pegangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Baca juga:
Lagipula, kata dia, alasan ekonomi yang dikemukakan elite parpol dan menteri tidak tepat. Bahkan sebaliknya akan menurunkan kepercayaan pasar.
"Kita sendiri punya pengalaman berhasil melaksanakan pemilukada di kala COVID yang kala itu masih berada pada level yang tinggi dan ekonomi kita terkontraksi," kata Barkah.
"Sekali lagi Presiden harus terus menjaga momentum kepercayaan publik dengan tegas menolak wacana elite tentang penundaan Pemilu Presiden," tandasnya.