Presiden Jokowi Diminta Tegas Tolak Pemilu 2024 Diundur

JAKARTA - Usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar agar Pemilu 2024 diundur mendapat respons positif dari elite partai politik. 

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, bahkan telah menyuarakan pentingnya penundaan pemilu.

Alasannya sama, yaitu menyampaikan aspirasi masyarakat seperti pengusaha, pelaku UMKM, dan petani sawit saat ini tengah dalam momentum perbaikan ekonomi.

Menanggapi fenomena ini, Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai pola seperti itu akan terus berlanjut disampaikan petinggi negeri atau elemen masyarakat lainnya.

"Pesannya akan seragam untuk menjaga momentum pembangunan ekonomi," ujar Jamiluddin kepada VOI, Jumat, 25 Februari.

Jamiluddin menjelaskan, pertimbangan keberlangsungan ekonomi yang disuarakan berbagai elemen masyarakat hanya justifikasi. Menurutnya, geliat aspirasi dari berbagai elemen masyarakat akan terus didorong dan didengungkan agar terbentuk pendapat umum bahwa rakyat memang menginginkan pemilu ditunda.

"Kesan yang ingin dibangun adalah hanya pemerintahan inilah yang dapat menjaga pertumbuhan ekonomi. Karena itu, sudah seharusnya pemerintahan ini diberi tambahan waktu untuk membenahi ekonomi Indonesia," katanya.

Padahal, kata Jamiluddin, pemerintah saat ini belum pernah berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi 7 persen. Target tersebut merupakan janji yang belum dapat dipenuhi.

"Model politik mobilisasi seperti itu akan terus didengungkan. Melalui cara ini akan dijadikan justifikasi bahwa rakyat dari berbagi elemen memang menghendaki pemilu diundur," jelasnya. 

Berbekal atas aspirasi rakyat inilah akan dijadikan peluru politik untuk mendesak MPR mengamandemen UUD 1945. MPR, kata dia, akan dibuat seolah tak berdaya menolak kehendak rakyat hasil mobilisasi tersebut.

"Pemerintah pun akan dengan santun menyatakan, saya tidak bisa menolak kehendak rakyat. Suara rakyat, suara Tuhan, yang tak sepatutnya ditolak," ucapnya.

Karena itu, Jamiluddin menilai, Presiden Joko Widodo harus kembali tegas menolak usulan pemilu diundur. Ketegasan itu diperlukan agar rumor perpanjangan masa jabatan hingga 2027 merupakan keinginan presiden akan dengan sendirinya terbantahkan.

"Namun, bila presiden diam saja, maka rumor itu akan semakin berkembang. Hal itu tentu akan merugikan nama baik presiden yang selama ini dinilai taat konstitusi," tegasnya. 

Bahkan kemungkinan, sambung Jamiluddin, selain Cak Imin, Airlangga, Zulkifli Hasan, juga akan muncul sosok lain yang akan menyuarakan pemilu diundur dengan berbagai justifikasi. Semua ini dilakukan untuk menggolkan kehendak oligarki dan pihak-pihak yang haus kekuasaan.

"Karena itu, semua pihak yang pro demokrasi harus bersatu menolak pola-pola mobilisasi untuk memperlama kekuasaan. Mereka ini sudah mengkhianati amanat reformasi dan tak taat konstitusi," katanya.