Sebut Rezim Militer Myanmar Gunakan Jet Tempur China dan Rusia, Pakar HAM Minta PBB Hentikan Aliran Senjata
JAKARTA - Pakar hak asasi manusia (HAM) Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di Myanmar pada Hari Selasa mengatakan, Rusia dan China menyediakan junta dengan jet tempur yang digunakan untuk melawan warga sipil, mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan aliran senjata yang memungkinkan kekejaman.
Thomas Andrews, mantan anggota Kongres Amerika Serikat yang bertugas di pos independen, merilis sebuah laporan yang juga menyebut Serbia sebagai salah satu dari tiga negara yang memasok senjata ke militer Myanmar sejak merebut kekuasaan tahun lalu, dengan 'pengetahuan penuh bahwa mereka akan digunakan untuk menyerang warga sipil'.
"Seharusnya tidak dapat disangkal, senjata yang digunakan untuk membunuh warga sipil tidak boleh lagi ditransfer ke Myanmar," kata Andrews dalam sebuah pernyataan, melansir Reuters 23 Februari.
Kekacauan telah mencengkeram Myanmar sejak kudeta yang mengakhiri satu dekade demokrasi tentatif, memicu protes yang ditekan pasukan dengan kekuatan mematikan.
Setidaknya 1.500 warga sipil telah tewas, menurut aktivis yang dikutip oleh PBB, yang juga mengatakan lebih dari 300.000 orang telah mengungsi akibat konflik pedesaan antara militer dan kelompok perlawanan bersenjata.
Adapun rezim militer Myanmar mengatakan mereka memerangi 'teroris', dengan menolak apa yang disebutnya campur tangan PBB.
Terkait laporan tersebut, rezim militer Myanmar dan Kementerian Luar Negeri Rusia tidak dapat segera dihubungi untuk memberikan komentar.
Ditanya tentang laporan itu pada briefing reguler, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin mengatakan, "China selalu menganjurkan bahwa semua pihak dan faksi harus melanjutkan kepentingan jangka panjang negara" dan "menyelesaikan kontradiksi melalui dialog politik".
Terpisah, dalam sebuah pernyataan Kementerian Luar Negeri Serbia membantah memasok senjata dan mengatakan sejak kudeta Myanmar, pihaknya telah memeriksa situasi baru dengan sangat hati-hati. Maret tahun lalu, mereka membuat keputusan untuk tidak mengirimkan senjata ke Myanmar, baik berdasarkan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya atau permintaan ekspor baru.
Sementara itu, kelompok hak asasi manusia dan PBB menuduh rezim militer menggunakan kekuatan yang tidak proporsional untuk memerangi milisi dan pemberontak etnis minoritas, termasuk artileri dan serangan udara di wilayah sipil.
Laporan itu mengatakan, Rusia telah memasok drone, dua jenis jet tempur, serta dua jenis kendaraan lapis baja, salah satunya dilengkapi sistem pertahanan udara. Sedangkan China mentransfer jet tempur, sementara Serbia telah menyediakan roket dan peluru artileri, katanya.
Diketahui, Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi tahun lalu yang meminta anggotanya untuk menghentikan pengiriman senjata ke militer Myanmar, yang menurut Andrews harus mengikat dewan keamanan. Serbia memilih mendukung resolusi tersebut, tetapi Rusia dan China abstain.
Baca juga:
- Rusia Akui Kemerdekaan Donetsk dan Lugansk, Menlu Blinken Batalkan Pertemuan dengan Menlu Lavrov
- Ada Sinyal Iran Siap Bertukar Tahanan dengan Amerika Serikat, Kesepakatan Nuklir 2015 Bakal Pulih?
- Perkuat Sayap Timur NATO, Presiden Biden Kirim Ratusan Tentara, Jet Tempur F-35 dan Helikopter Serang AH-64 Apache
- Uni Eropa Setujui Sanksi Baru Terhadap Rusia, Josep Borrell: Itu akan Sangat Merugikan
Sementara China telah mendesak diakhirinya permusuhan di Myanmar, Rusia telah menjadi sekutu diplomatik terdekat para jenderal Negeri Seribu Pagoda di tengah upaya Barat untuk mengisolasi mereka.
Andrews juga menyerukan pemotongan akses militer Myanmar ke pendapatan minyak dan gas serta cadangan devisa, ditambah larangan internasional atas pembelian kayu Myanmar, batu permata dan tanah jarang.
Menurut penilaiannya, penguasa rezim militer Myanmar rentan dan dapat dihentikan dengan tekad internasional, seperti di dalam laporan tersebut.
"Jika pendapatan yang diperlukan untuk mempertahankan militer seperti itu berkurang, kapasitas junta untuk menyerang dan meneror rakyat Myanmar akan berkurang," tandasnya.
Kudeta Myanmar. Redaksi VOI terus menyatukan situasi politik di salah satu negara anggota ASEAN itu. Korban dari warga sipil terus berjatuhan. Pembaca bisa mengikuti berita seputar kudeta militer Myanmar dengan mengetuk tautan ini.