Militer Myanmar Sebut Saran Utusan Khusus Temui Kelompok Anti-kudeta Bertentangan dengan Piagam ASEAN

JAKARTA - Rezim militer Myanmar mengkritik seruan agar utusan khusus Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk negara itu bertemu dengan badan-badan penentang kudeta tahun lalu, yang telah dinyatakan rezim sebagai kelompok "teroris".

Dengan sedikit tanda rezim akan menerapkan rencana perdamaian lima poin yang disepakati dengan ASEAN tahu lalu, yang mencakup diakhirnya permusuhan dan membuarkan utusan khusus memfasilitasi dialog, menyebabkan perdebatan bagaimana memulihkan stabilitas kawasan itu.

Setelah pertemuan menteri luar negeri ASEAN Kamis lalu, Indonesia mengatakan sangat penting bagi utusan khusus untuk bertemu semua pihak dalam konflik, sementara Malaysia menyerukan pembicaraan dengan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), sebuah kelompok yang terdiri dari anggota pemerintahan yang digulingkan dan lainnya yang berseberangan dengan rezim.

"Kementerian mencatat, sementara beberapa pertimbangan konstruktif pada pelaksanaan konsensus lima poin, dua anggota telah menyarankan utusan khusus untuk terlibat dengan asosiasi dan kelompok teroris yang melanggar hukum," ujar Kementerian Luar Negeri Myanmar dalam sebuah pernyataan, melansir Reuters 21 Februari.

Dalam tanggapan publik pertamanya terhadap pertemuan ASEAN pekan lalu, kementerian luar negeri mengatakan, saran agar utusan tersebut terlibat dengan kelompok-kelompok yang dilarang bukan hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip Piagam ASEAN, tetapi juga merusak upaya kotra-terorisme ASEAN.

Diketahui, perwakilan dari pemerintah yang dikontrol militer belum diundang ke pertemuan ASEAN sejak akhir tahun lalu.

Myanmar telah berada dalam krisis sejak militer menggulingkan pemerintah terpilih tahun lalu, dengan lebih dari 1.500 warga sipil tewas dalam tindakan keras terhadap lawan junta, menurut angka yang dikutip oleh kelompok aktivis yang berbasis di Thailand.

Militer, yang memperdebatkan jumlah kematian, juga bertempur di berbagai front dengan kelompok pro-demokrasi bersenjata di pedesaan dan pasukan etnis minoritas.

Terpisah, Zin Mar Aung, Menteri Luar Negeri Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), menyambut baik panggilan Menteri Luar Negeri Malaysia, Saifuddin Abdullah, agar utusan khusus Prak Sokhonn bertemu dengan NUG.

Dalam sebuah pesan di Twitter, Zin Mar Aung berterima kasih kepada Saifuddin atas "dukungan kuatnya untuk menemukan solusi di Myanmar dan pesannya yang jelas kepada utusan khusus".

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Prak Sokhonn, menteri luar negeri Kamboja, mengatakan terlibat dengan NUG rumit karena keberatan junta, meskipun mengatakan utusan itu bisa bertindak sebagai jembatan.

Dia mengatakan, pendahulunya sebagai utusan ASEAN tidak dapat mengunjungi Myanmar karena prasyarat oleh beberapa anggota ASEAN, yang dianggap tidak dapat diterima oleh para jenderal yang berkuasa.

Itu termasuk akses ke Aung San Suu Kyi, pemimpin pemerintah terpilih yang digulingkan dalam kudeta tahun lalu. Suu Kyi sendiri diadili dengan tuduhan melakukan banyak kejahatan.

Kudeta Myanmar. Redaksi VOI terus menyatukan situasi politik di salah satu negara anggota ASEAN itu. Korban dari warga sipil terus berjatuhan. Pembaca bisa mengikuti berita seputar kudeta militer Myanmar dengan mengetuk tautan ini.