Sri Mulyani Geregetan DPK Bank Masih Gemuk: Kredit Harus Jalan dan Jadi Sumber Pertumbuhan
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyoroti kondisi likuiditas perbankan yang dinilai masih melimpah ruah. Menurut dia, kondisi tersebut sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk memutar roda perekonomian sehingga langkah pemulihan bakal semakin kencang.
Dalam catatan Menkeu, jumlah simpanan dalam bentuk dana pihak ketiga saat ini mencapai Rp7.250 triliun. Likuiditas sebanyak itu tidak mampu diimbangi oleh lembaga jasa perbankan dalam mengoptimalkan fungsi intermediasi.
Hal ini tercermin dari loan to deposit ratio (LDR) yang masih longgar pada level 77 persen. Padahal, ancar-ancar yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk LDR perbankan yang ideal adalah berkisar 88 persen hingga 94 persen.
“Kami melihat bank memiliki ruang untuk mulai mendukung pemulihan ekonomi dengan menyalurkan kredit,” ujarnya saat menggelar konferensi pers secara daring usai rapat dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Rabu, 16 Februari.
Baca juga:
Strategi bendahara negara membidik sektor jasa keuangan ini tidak lepas dari laporan yang menyebut bahwa intermediasi perbankan sudah mulai bangkit setelah tertekan cukup dalam akibat pandemi COVID-19.
“Dan memang pertumbuhan kredit saat ini sudah mulai pulih, yang tadinya mengalami kontraksi pada 2020 sekarang sudah tumbuh 5,2 persen. Kita berharap pertumbuhan ini akan terakselerasi di 2022 dan 2023,” tutur dia.
Dalam kesempatan tersebut Menkeu juga menyampaikan jika pihaknya sudah mulai membahas desain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk periode 2023. Katanya, APBN tahun depan dirancang dengan kerangka defisit di bawah 3 persen serta prioritas pada sektor kesehatan.
“Undang-Undang Nomor 2/2020 akan menjadi landasan kita untuk menyusun APBN dan ini dilakukan dengan sangat hati-hati,” katanya.