Tak Mau Sembarangan Komentari Insiden Wadas, Anggota DPR F-PKB Dapil Purworejo Masih Cari Data dan Fakta
JAKARTA - Anggota DPR dari Fraksi PKB Abdul Kadir Karding enggan berkomentar banyak terkait insiden yang terjadi antara warga Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah, dengan aparat kepolisian.
Legislator PKB dari Dapil VI Jawa Tengah itu mengaku sangat berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan menyoal penolakan warga terhadap pembangunan Bendungan Bener.
"Saya memang termasuk anggota DPR dapil VI Jateng di mana d idalamnya ada Purworejo. Purworejo memang lagi viral terkait dengan kejadian yang terjadi di Wadas. Dalam kasus Wadas ini atau bendungan Bener ini saya memang sengaja bersikap sangat hati-hati karena pertama ini sensitif," ujar Abdul Kadir Karding kepada wartawan, Kamis, 10 Februari.
"Namun saya sebagai wakil masyarakat Purworejo tentu tugas saya adalah memperjuangkan dan membela kepentingan masyarakat daerah di sana," sambungnya.
Selain sensitif, persoalan Wadas menurut Karding adalah juga menyangkut program strategis nasional. Ketiga, yakni menyangkut kemaslahatan umat atau kebaikan orang banyak. Sehingga, kata dia, perlu didapati dulu data dan fakta di lapangan agar tidak sembarang mengeluarkan pernyataan.
"Langkah yang saya lakukan pertama adalah saya sudah bentuk tim kecil untuk turun ke sana mencari dan melihat lebih dekat data dan fakta sesungguhnya yang terjadi. Namun sebelum data itu komplit saya terima nanti saya menyarankan dan mengambil sikap proporsional. Artinya bersikap atau berpendapat berdasarkan data dan fakta lapangan. Jadi bukan berdasarkan pada berita, atau medsos dan sebagainya, bukan, tapi data dan fakta yang ada di lapangan," ungkap Karding.
Kendati demikian, anggota Komisi VII DPR itu tetap mendorong agar seluruh penyelesaian Wadas dilakukan dengan metode dialog dan persuasif.
"Dan menurut saya, mari percayakan penyelesaian ini kepada masyarakat di sana, tokoh masyarakatnya, pemerintah daerah kabupaten propinsi, pihak terkait, diselesaikan dengan cara-cara yang elegan, dialog partisipatif, dan terbuka," kata Karding.
Baca juga:
Karding berharap semua elemen masyarakat baik para aktivis, politisi atau para penggiat medsos, untuk memberikan pendapat dan sikap terkait persoalan Wadas ini dengan data yang komplit.
"Jangan berdasarkan data parsial, apalagi hanya copy paste dari pernyataan-pernyataan yang beredar di medsos maupun di media yang ada. Jadi kita harus dudukan persoalan ini secara bijak dan proporsional," ujar Karding.