Komitmen Pelayanan Bagi Korban Perempuan-Anak, Kapolri Sigit Kembangkan Unit PPA jadi Direktorat Dipimpin Bintang Satu
JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dalam penanganan serta penegakan hukum tindak pidana dengan korban perempuan dan anak-anak.
Hal ini disampaikan Jenderal Sigit saat menerima audiensi Komnas Perempuan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat, 4 Februari. "Terkait dengan perhatian kami terhadap masalah dan isu perempuan serta anak khususnya. Itu memang menjadi salah satu program yang kemudian saya ingin ditangani serius,” kata Sigit dilansir dari Antara.
Menurutnya, komitmen itu juga disampaikannya dalam uji kepatutan dan kelayakan di DPR RI tahun lalu. Bentuk komitmen ditunjukan dari segi kelembagaan dengan mengembangkan unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) menjadi direktorat tersendiri di tingkat Bareskrim Polri dan Polda.
"Karena itu saya sudah sampaikan, sekarang sedang berproses, dari sisi penanganannya kami ingin ada direktorat sendiri,” kata Sigit.
Dia menjelaskan, direktorat yang khusus menangani perempuan dan anak di tingkat Mabes Polri dipimpin oleh bintang satu. Kemudian diperluas tingkat polda seluruh Indonesia, sampai polres.
Jenderal bintang empat itu menyebutkan, nantinya akan disiapkan personel Polri yang mampu dan mumpuni untuk mengawaki direktorat khusus tersebut. Diisi jajaran yang profesional dan berintegritas, sehingga dapat menghindari perempuan dan anak mengalami peristiwa menjadi korban dua kali.
"Manakala yang menginterogasi, kemudian yang menangani beda jenis kelamin, akan membuat masalah baru. Sehingga mereka merasa menjadi korban dua kali. Ini ke depan kami proses. Prosesnya memang sedang berlangsung oleh Kemenpan RB," ujarnya.
Meski demikian, lanjut Sigit, tidak seluruh direktorat diisi oleh perempuan. Namun, Direktorat PPA akan didominasi oleh para polisi wanita (Polwan). Sehingga secara paralel, akan semakin membuka ruang dan kesempatan bagi para Polwan untuk mengisi jabatan di internal Polri.
Untuk mengisi personel direkttorat khusus itu akan merekrut anggota mulai dari taruna dan bintara. Sehingga pengisian ruang kerja, sekaligus menjadi tempat pengembangan karir anggota Polri.
“Dan kami punya bibit ke depannya secara bertahap akan diberikan posisi strategis. Ini bisa diisi jika ada bibit SDM yang banyak. Karena kompetensinya penting. Ini konsep kami secara kelembagaan," tutur Sigit.
Sigit melihat sejauh ini terkait kasus kejahatan dengan korban perempuan dan anak, masih adanya sumbatan komunikasi. Untuk itu perlu membentuk Liaison Officer (LO) di Komnas Perempuan.
Dengan adanya pendamping itu, Sigit menyebutkan, ke depannya apabila ada pengaduan yang mengharuskan ditangani oleh kepolisian maka LO tersebut yang menjadi penghubung informasi antara Komnas Perempuan maupun pihak kepolisian.
Teknisnya kata dia, kalau memang disetujui Polri akan menyiapkan dan mengirimkan personel. Jika ada pengaduan dan ingin meninjau satu tempat, maka LO ini membantu menghubungi kapolda atau kapolres setempat.
“Saya harapkan dari sisi kepolisian bisa merespons isu-isu yang terjadi. Karena kami serius terhadap isu-isu perempuan dan anak," jelas Sigit.
Baca juga:
- Kasus COVID Varian Omicron Meninggi, Ridwan Kamil Perintahkan Kabupaten/Kota di Jabar Evaluasi PTM
- Anies Usul Pemerintah Pusat Pertimbangkan PPKM Jakarta Naik Jadi Level 3
- KPK Yakin Mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Diputus Bersalah oleh Pengadilan Tipikor
- Mantan Wali Kota Tanjungbalai Segera Disidang Terkait Jual Beli Jabatan
Sementara itu terkait proses peradilan, Sigit juga mengedepankan perlindungan dan kehati-hatian terhadap suasana kebatinan dari para korban.
"Terkait proses peradilan mungkin sangat sensitif memang kita harus melindungi. Di satu sisi hal itu harus diselesaikan secara tuntas. Namun di sisi lain suasana kebatinan korban harus dijaga," ujar Sigit.
Mantan Kabareskrim itu juga mempersilahkan kepada Komnas Perempuan untuk memanfaatkan aplikasi yang telah disediakan oleh Polri dalam rangka perbaikan dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat luas.
"Kami tentunya di Propam ada Propam Presisi dan ada Dumas Presisi. Bisa diintegrasikan ke Komnas. Kalau mau dibuat MoU, kami siap," tutup Sigit.