Satgas BLBI Minta Tambahan Anggaran, Anak Buah Sri Mulyani Bantah Digunakan untuk Tambahan Gaji: Ini untuk Operasional Kami
JAKARTA - Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, sekaligus Ketua Satuan Tugas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Rionald Silaban menjelaskan alasanya meminta tambahan anggaran operasional kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Anggaran tersebut akan digunakan untuk memaksimalkan tugas-tugasnya.
Rionald menjelaskan tambahan dana tersebut digunakan untuk proses penyitaan yang ternyata membutuhkan biaya. Contohnya untuk aparat yang bertugas melakukan penyitaan. Kemudian, persiapan untuk melawan obligor yang memperkarakan penyitaan aset ke meja hijau.
"Kita udah bicara sama Bu Menteri (Sri Mulyani) khusus untuk operasional. Kalau nyita kan kita harus menyiapkan aparat dan persiapkan diri dalam hal gugatan dan segala macam," katanya dalam konferensi pers secara virtual, Jumat, 28 Januari.
Rio membantah bahwa tambahan anggaran yang diajukannya tersebut untuk gaji para anggota Satgas BLBI. Menurut dia, biaya operasional Satgas BLBI tidak sebanding dengan pekerjaannya.
"Saya enggak minta naik gaji. Tapi ini untuk operasional kami. Saya bilang 2021 anggaran kecil karena belum terlalu dibayangkan berapa besar kegiatan ini," jelasnya.
Sebelumnya, usulan penambahan anggaran yang disampaikan Rionald dalam rapat bersama Komisi XI DPR yang membidangi Keuangan, pada Rabu, 26 Januari.
Sekadar informasi, selama bertugas Satgas BLBI telah mengumpulkan aset sitaan dengan total Rp15,11 triliun. Jumlah tersebut melonjak cukup tinggi dari bukuan hingga 31 Desember 2021 lalu yang senilai Rp9,82 triliun.
Baca juga:
Dalam keterangan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan sumbangsih yang lumayan signifikan didapat dari Grup Texmaco dengan besaran Rp1,9 triliun. Angka tersebut merupakan sitaan di tahap kedua untuk Texmaco setelah sebelumnya pada penyitaan tahap pertama di akhir tahun lalu berhasil dirampas 4,7 juta meter persegi tanah.
"Kalau dirata-ratakan dalam tujuh bulan Satgas BLBI bekerja, maka setiap bulan ada sekitar Rp2 triliun aset yang disita negara dari obligor maupun debitur," katanya saat konferensi pers hari ini, Kamis, 20 Januari.
Meski menunjukan perkembangan yang baik, namun kerja Satgas terbilang cukup berat. Pasalnya, ada sekitar Rp110 triliun piutang negara yang mesti ditagih dari para pengemplang bailout bank sentral tersebut. Terlebih, umur dari Satgas BLBI direncanakan hanya sampai dengan akhir 2023.
"Pokoknya semua nanti akan dipertanggungjawabkan di akhir 2023," ujar Mahfud.