Buruh Gelar Demo di Depan DPR Tolak Omnibus Law, Seruan 'Tangkap Bahlil' Menggema
JAKARTA - Ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berdemonstrasi di depan gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat, 14 Januari.
Aksi unjuk rasa ini bertujuan untuk menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja (Ciptaker) yang hingga kini masih berjalan. Dalam tuntutan aksi, massa juga menyinggung soal isu perpanjangan masa jabatan presiden.
Dalam orasinya, Presiden KSPI Said Iqbal, menyesalkan pernyataan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia yang mengklaim bahwa para pengusaha menginginkan Pilpres 2024 diundur sebagai upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi.
Sebab menurut Said, jika Pilpres diundur maka masa jabatan presiden diperpanjang. Otomatis masa jabatan menteri dan DPR pun ikut diperpanjang. Hal ini, kata Said, tentu tidak sesuai dengan demokrasi.
Said menilai Bahlil menyalahi UU atas pernyataannya itu. KSPI pun menyerukan untuk menangkap Menteri Bahli.
Baca juga:
- Instruksi Kapolda Banten, Satu Garis Komando Hadapi Demo Ribuan Buruh dan Mahasiswa, Berujung Duduk Bersama
- Besok, Ribuan Buruh dan Mahasiswa Bergabung Tuntut Gubernur, Kapolda: Jangan Anggap Polda Banten Tidak Siap
- Kapolri Resmikan Patroli Perintis Presisi Polda Metro Jaya, Pengawas dan Pencegahan Kejahatan Jalanan
- Setitik Cahaya dari Gelapnya Kasus Novia Widyasari: Ibu Almarhumah Didampingi Tim Advokasi Jalani Pemeriksaan Propam Polda Jatim
"Tangkap Bahlil, tangkap Bahlil," tegas Said Iqbal dari atas mobil komando.
Selain KSPI, aksi unjuk rasa ini juga diikuti Organisasi Rakyat Indonesia (ORI),Konfederasi Perjuangan Buruh Indonesia (KPBI), Serikat Petani Indonesia (SPI), JALA PRT, Buruh Migrant, Urban Poor Consortium, guru dan tenaga honorer, serta organisasi perempuan PERCAYA dan puluhan serikat pekerja di tingkat nasional.