JAKARTA - Ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berdemonstrasi di depan gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat, 14 Januari.
Aksi unjuk rasa ini bertujuan untuk menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja (Ciptaker) yang hingga kini masih berjalan. Dalam tuntutan aksi, massa juga menyinggung soal isu perpanjangan masa jabatan presiden.
Dalam orasinya, Presiden KSPI Said Iqbal, menyesalkan pernyataan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia yang mengklaim bahwa para pengusaha menginginkan Pilpres 2024 diundur sebagai upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi.
Sebab menurut Said, jika Pilpres diundur maka masa jabatan presiden diperpanjang. Otomatis masa jabatan menteri dan DPR pun ikut diperpanjang. Hal ini, kata Said, tentu tidak sesuai dengan demokrasi.
Said menilai Bahlil menyalahi UU atas pernyataannya itu. KSPI pun menyerukan untuk menangkap Menteri Bahli.
BACA JUGA:
"Tangkap Bahlil, tangkap Bahlil," tegas Said Iqbal dari atas mobil komando.
Selain KSPI, aksi unjuk rasa ini juga diikuti Organisasi Rakyat Indonesia (ORI),Konfederasi Perjuangan Buruh Indonesia (KPBI), Serikat Petani Indonesia (SPI), JALA PRT, Buruh Migrant, Urban Poor Consortium, guru dan tenaga honorer, serta organisasi perempuan PERCAYA dan puluhan serikat pekerja di tingkat nasional.
Terkait
