Hapus Xinjiang dari Surat Referensi, Intel Lebih Takut pada Pemerintah China dari pada Patuhi Pemerintah AS

JAKARTA - Pembuat chip asal A.S. Intel, telah menghapus atau membatalkan referensi ke Xinjiang dalam surat tahunan mereka kepada pemasok. Hal ini dilakukan Intel Corp, setelah perusahaan tersebut menghadapi serangan balasan di China karena meminta pemasok untuk menghindari wilayah yang terkena sanksi tersebut.

Bulan lalu, Intel dikecam di media sosial China karena sebuah surat kepada pemasok yang diterbitkan di situs webnya. Surat tertanggal 23 Desember itu mengatakan Intel telah "diharuskan untuk memastikan bahwa rantai pasokannya tidak menggunakan tenaga kerja atau sumber barang atau jasa dari wilayah Xinjiang" menyusul pelarangan yang diberlakukan oleh "beberapa pemerintah", termasuk AS.

Kalimat dalam paragraf tersebut, atau referensi apa pun ke Xinjiang atau China, tidak lagi ada dalam surat itu, menurut Reuters saat melihat dari halaman surat yang sama pada Selasa, 11 Januari.

Surat itu sekarang berbunyi bahwa perusahaan melarang "setiap tenaga kerja yang diperdagangkan atau tidak sukarela seperti tenaga kerja paksa, terikat hutang, penjara, kontrak, atau budak di seluruh rantai pasokan Anda yang diperluas."

Intel tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Reuters. Bulan lalu mereka meminta maaf atas "masalah" yang ditimbulkannya, dengan mengatakan bahwa komitmennya untuk menghindari rantai pasokan dari Xinjiang adalah ekspresi kepatuhan terhadap hukum AS, daripada pernyataan posisinya tentang masalah ini.

Perusahaan multinasional ini mendapat tekanan karena mereka telah mematuhi sanksi perdagangan AS terkait Xinjiang, sambil terus beroperasi di China, salah satu pasar terbesar mereka.

Amerika Serikat beberapa bulan lalu telah menuduh China melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang meluas di Xinjiang, rumah bagi mayoritas Muslim Uyghur di negara itu, termasuk hukuman kerja paksa. Beijing sendiri telah berulang kali membantah klaim tersebut.

Penghapusan Intel atas referensi apa pun ke Xinjiang dalam surat tahunannya kepada pemasok, yang pertama kali dilaporkan oleh Wall Street Journal, dikritik oleh Senator AS Marco Rubio.

"Kepengecutan Intel adalah konsekuensi lain yang dapat diprediksi dari ketergantungan ekonomi pada China," kata Rubio dalam sebuah pernyataan, Senin, 10 Januari. “Alih-alih mempermalukan permintaan maaf dan sensor diri, perusahaan harus memindahkan rantai pasokan mereka ke negara-negara yang tidak menggunakan tenaga kerja budak atau melakukan genosida.”

Rubio adalah satu dari empat politisi AS yang memperkenalkan Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Uyghur bulan lalu yang menyerukan larangan impor dari Xinjiang atas tuduhan kerja paksa terjadi di sana. Pada 23 Desember, Presiden AS Joe Biden menandatangani undang-undang tersebut menjadi undang-undang.