Ditentang! Pemerintah Thailand Kenakan Pajak 15 Persen untuk Keuntungan dalam Perdagangan Kripto
JAKARTA - Pemerintah Thailand menunjukkan kemajuan dalam mengatur ekosistem cryptocurrency lokal, dengan memberlakukan aturan pajak baru untuk industri ini. Seperti diberitakan oleh The Bangkok Post, Kamis, 6 Januari, pemerintah Thailand akan mengutip pajak capital gain 15 persen dari keuntungan perdagangan crypto di Thailand.
Menurut Bangkok Post yang dikutip oleh Cointelegraph, Departemen Pendapatan Thailand juga berencana untuk meningkatkan tugas pemantauannya menyusul booming pasar aset digital tahun lalu. Departemen memiliki wewenang untuk mengumpulkan pajak dari perdagangan crypto karena keuntungan dari aktivitas tersebut dianggap sebagai pendapatan yang dapat dinilai berdasarkan Bagian 40 dari Keputusan Kerajaan yang mengubah Kode Pendapatan No.19.
Kementerian keuangan merekomendasikan investor untuk menghitung dan melaporkan pendapatan mereka dari cryptocurrency dalam deklarasi pajak pada tahun 2022 untuk menghindari hukuman.
Pajak baru akan dikumpulkan dari semua pembayar pajak yang memperoleh keuntungan dari kripto, termasuk operasi perdagangan dan penambangan. Namun pertukaran mata uang kripto dilaporkan dibebaskan dari persyaratan pajak baru.
Akalarp Yimwilai, salah satu pendiri dan CEO di bursa lokal utama, Zipmex Thailand, mengemukakan kekhawatiran tentang ketidakpastian yang sedang berlangsung mengenai proses pelaporan pajak kripto dan bagaimana menghitung keuntungan.
Baca juga:
- PS Plus Rilis 3 Game Baru di Januari 2022, Bisa Dimainkan Secara Gratis
- Muncul Peringatan Pada Cuitan yang Anda Buat di Twitter, Lakukan Cara Ini untuk Menghilangkannya
- Fitur-Fitur WhatsApp Ini Bakal Dirilis Pada 2022, Ada Apa Saja?
- Gmail Punya Fitur Google Chat, Begini Cara Mengaktifkannya di Aplikasi Gmail Seluler
“Metode dan perhitungan perpajakan harus lebih ringkas, jelas dan mudah dipahami. Banyak orang yang saya kenal ingin membayar pajak, tetapi tidak tahu cara menghitungnya,” kata Akalarp.
Laporan baru ini sejalan dengan rencana pemerintah Thailand untuk mendefinisikan “garis merah” untuk kripto pada awal 2022. Gubernur Bank of Thailand , Sethaput Suthiwartnarueput, secara resmi mengumumkan pada pertengahan Desember bahwa bank sentral berencana untuk merilis peraturan baru khusus untuk industri kripto pada awal tahun ini.
Seperti yang dilaporkan sebelumnya oleh Cointelegraph, otoritas keuangan di Thailand telah mempertimbangkan undang-undang untuk mengumpulkan pajak capital gain 15% untuk crypto setidaknya sejak Maret 2018.