Nasib Kripto di 2021, Disahkan di El Savador Tapi Negara yang Melarang Terus Bertambah

JAKARTA – Tahun 2021 adalah tahun yang baik untuk industri cryptocurrency dalam hal kinerja pasar. Bahkan bitcoin telah menjadi alat pembayaran yang sah di sebuah negara, El Savador. Namun tahun lalu juga menjadi tahun di mana jumlah yurisdiksi yang melarang crypto meningkat lebih dari dua kali lipat sejak 2018.

Sebuah laporan dari Library of Congress (LOC) yang merinci sembilan yurisdiksi yang kini telah menerapkan larangan mutlak pada crypto dan 42 negara dengan larangan secara implisit. Jumlah ini naik dari masing-masing delapan dan 15 pada 2018 ketika laporan itu pertama kali diterbitkan.

LOC adalah perpustakaan penelitian untuk Senat Amerika Serikat, yang bertindak sebagai perpustakaan nasional untuk negara tersebut.

Dalam konteks laporan LOC, larangan mutlak berarti "transaksi dengan atau memegang cryptocurrency adalah tindakan kriminal", sedangkan larangan implisit yakni melarang pertukaran cryptocurrency, bank, dan lembaga keuangan lainnya dari "berurusan dengan cryptocurrency atau menawarkan layanan kepada individu/ bisnis yang berurusan dengan cryptocurrency.”

Menurut laporan Cointelegraph, Sembilan yurisdiksi baru dengan larangan mutlak tersebut adalah Mesir, Irak, Qatar, Oman, Maroko, Aljazair, Tunisia, Bangladesh, dan Cina. Larangan crypto China mendapat perhatian paling besar pada tahun 2021, mengingat penambangan bitcoin terbesar ada di negara itu.

Peningkatan dramatis dalam yurisdiksi yang melarang atau mengatur cryptocurrency selama tiga tahun terakhir tidak menunjukkan tanda-tanda melambat karena beberapa pemerintah saat ini sedang meninjau opsi mereka.

Selain dari 51 yurisdiksi dengan larangan crypto, 103 negara telah menerapkan undang-undang anti pencucian uang dan memerangi pendanaan terorisme (AML/CFT), peningkatan ini tiga kali lipat dari 33 yurisdiksi dengan undang-undang tersebut pada tahun 2018.

Pengawas keuangan Swedia dan Badan Perlindungan Lingkungan Swedia menyerukan larangan penambangan Proof of Work (PoW) pada bulan November 2021 karena tuntutan daya dan biaya lingkungan untuk menjaga jaringan tetap berjalan.

Larangan ini disambut dengan kritik keras dari Melanion Capital yang berbasis di Paris, yang menyebut klaim terhadap penambangan "benar-benar salah informasi."

Tetangga Swedia di Uni Eropa, Estonia, juga akan menerapkan aturan AML/CFT pada bulan Februari. Aturan baru ini diharapkan dapat mengubah definisi tentang apa itu penyedia layanan aset virtual (VASP) dan menerapkan larangan implisit pada keuangan terdesentralisasi (DeFi) dan Bitcoin (BTC).

Pemerintah India juga menciptakan ketakutan ketika anggota parlemen di sana mempertimbangkan larangan crypto tahun lalu. Hasilnya bukan larangan langsung, tetapi dorongan untuk mengatur cryptocurrency sebagai aset crypto, dengan Securities and Exchange Board of India (SEBI) yang mengawasi regulasi pertukaran crypto lokal.