Pemerintah Klaim Kartu Prakerja jadi Bansos Paling Bermanfaat Selama Pandemi

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut bahwa efektivitas Program Kartu Prakerja cukup tinggi selama dua tahun penyelenggaraan.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan asumsi tersebut didapatkan dari hasil survei yang dilakukan oleh perusahaan riset dan konsultansi multinasional asal Prancis, Ipsos, beberapa waktu lalu.

“Survei terhadap persepsi manfaat terhadap program bantuan sosial (bansos) pemerintah di masa pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh Ipsos pada 2021 menyebutkan bahwa yang paling bermanfaat adalah Program Kartu Prakerja,” ujarnya dalam sebuah webinar yang diselenggarakan pada Rabu, 1 Desember.

Menurut Febrio, skema yang dan kebermanfaatan Kartu Prakerja dinilai responden lebih unggul dibandingkan dengan bansos serupa macam subsidi listrik, subsidi internet, bantuan langsung tunai (BLT) UMKM, BLT dana desa, kartu sembako, program keluarga harapan (PKH) , insentif pajak, diskon ppn perumahan, dan lain-lain.

“Program Kartu Prakerja merupakan inisiatif strategis pemerintah dalam menangani pandemi karena tidak hanya menjadi sarana transfer dana ke masyarakat tetapi menawarkan peningkatan kemampuan. Selain itu, menjadi pondasi dalam meraih kesempatan kerja yang lebih luas, terutama dalam kegiatan ekonomi masih seperti sekarang ini,” tuturnya.

Lebih lanjut, anak buah Sri Mulyani itu memastikan bahwa pemerintah akan terus melaksanakan program ini untuk tahun-tahun selanjutnya.

“Program Kartu Prakerja masih terus dilaksanakan. Skema pelaksanaannya bersifat semi-bansos tetapi tetap dilakukan regular serta akan mulai dengan mempertimbangkan situasi yang semakin kondusif,” tegasnya.

Sebagai informasi, pada tahun ini pemerintah awalnya menganggarkan dana Kartu Prakerja sebesar Rp20 triliun. Namun, akibat situasi pandemi yang sempat melonjak akibat varian delta, maka dilakukan penambahan bujet menjadi Rp21,2 triliun. Adapun, realisasi hingga 31 Oktober 2021 telah disalurkan Rp9,42 triliun kepada 2,7 juta peserta.

Sementara pada 2020 lalu, alokasi anggaran Kartu Prakerja diketahui sebesar Rp10 triliun dengan realisasi Rp13,4 triliun bagi 5,9 juta penerima.

Kemudian untuk 2022 mendatang, negara disebutkan telah menyiapkan dana Rp11 triliun yang diambil dari pagu anggaran perlindungan sosial (perlinsos) dengan total mencapai Rp252,3 triliun.