Dilema Gerindra Jadi Parpol Koalisi: Mengkritik Ditegur, Tapi Harus Tetap Lakukan Pengawasan

Walaupun sama, Karim menilai sikap politik yang diambil bisa berbeda. Terlihat dari apa yang telah dilakukan Fadli Zon, karena memilih tetap kritis terhadap pemerintah karena kedudukannya sebagai anggota DPR bertugas mengawasi kinerja pemerintah.

"Keputusan partainya masuk ke dalam koalisi partai pendukung pemerintah diyakininya tidak bisa merampas fungsi pengawasan yang melekat sebagai anggota DPR RI," ujar Karim, Rabu, 17 November.

Meski demikian, menurut Karim, legislator lain yang menjadi bagian dari kekuatan pendukung pemerintah bisa saja mengambil sikap berbeda dengan Fadli Zon.

"Mereka bersikap mengamini apa pun kebijakan yang diambil. Bahkan, mereka pun akan ramai-ramai membela sikap dan kebijakan pemerintah," katanya.

Di sisi lain, Karim menilai terguran dari Prabowo kepada Fadli Zon bisa jadi bukan atas permintaan pemerintah, melainkan tafsir terhadap kepatutan pimpinan parpol koalisi pendukung pemerintahan.

Menurutnya, kritik kepada pemerintah merupakan bentuk pengawasan dan sesuai konstitusi. Artinya, kata Karim, sebagian orang membaca sikap bergabung dengan pemerintah harus menyetujui setiap kebijakan diambil pemerintah dan menghentikan apa pun yang dapat merusak hubungan parpol koalisi dan pemerintahan.

"Tapi tafsir seperti ini tidak pernah monolit. Dalam setiap parpol selalu ada pihak yang tidak bersetuju atas hal tersebut. Sehingga, sikap politik parpol terhadap pemerintah selalu lentur dan butuh waktu untuk membulatkannya," katanya.