JAKARTA - Sekjen PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menilai penting bagi semua pihak menyoroti Pemilu 2024 yang diduga terjadi banyak kecurangan.
Kritik harus disampaikan demi menjaga pesta demokrasi sekarang dan masa mendatang tidak disulap untuk memenangkan rezim tertentu.
Hal ini disampaikan Hasto menanggapi permintaan partai koalisi pendukung pasangan nomor urut satu, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), membuat perjanjian tentang digulirkannya hak angket kecurangan Pemilu 2024 di DPR RI.
BACA JUGA:
Awalnya, dia menyinggung konstitusi dan nilai demokrasi harusnya jadi dasar semua pihak.
"Kita sudah ada ideologi Pancasila, sudah ada konstitusi, sudah ada pranata kehidupan yang baik tentang nilai-nilai demokrasi yang seharusnya. Itu perjanjian kita," kata Hasto kepada wartawan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 9 Maret 2024.
"Sehingga, ketika semua dalam rel bahwa kesadaran pemilu ini adalah yang buruk dan brutal, pemilu di mana sumber daya negara, instrumen negara digunakan untuk memberikan keberpihakan kepada pasangan calon nomor dua, maka semua bergerak," sambungnya.
Daripada bicara soal perjanjian, Hasto menilai sikap terkait kecurangan harusnya segera diambil.
"Kalau ini tidak disikapi, buat apa pemilu yang akan datang," tegasnya.
Lebih lanjut, Hasto menyinggung Pemilu 1971 yang disebutnya sebagai pesta demokrasi brutal karena banyak masyarakat jadi korban. Katanya, jangan sampai hal ini terjadi lagi dengan cara melakukan kritik terhadap kecurangan yang ada.
"Kalau ini tidak kita kritisi, nanti pemilu tidak akan ada lagi," ujarnya.
"Yang ada (nanti, red.) simsalabim hasil pemilu," pungkas Hasto.
