Bupati Sleman Terpapar COVID-19 Usai Suntik, Vaksin Tak Bikin Kebal Virus Corona?

ILUSTRASI/ Tenaga medis disuntik vaksin COVID-19 (DOK. ANTARA)

JAKARTA - Kabar cukup mengagetkan datang dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Bupati Sleman, Sri Purnomo terpapar COVID-19 seminggu usai disuntik vaksin COVID-19.

Sebenarnya seberapa kebal seseorang dari paparan virus corona baru usai disuntik vaksin COVID-19 yang didatangkan dari China itu?

Dikutip dari paparan Satgas Penanganan COVID-19, vaksin bukanlah obat. Vaksin mendorong pembentukan kekebalan spesifik pada penyakit COVID-19 agar terhindar dari tertular atau pun kemungkinan sakit berat. 

Satgas menyebut upaya perlindungan pencegahan COVID-19 menjadi kunci. Protokol kesehatan 3M ini terus didengungkan ykani disiplin memakai masker, menjaga jarak dan jauhi kerumunan serta mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir.

Vaksin, masih dikutip dari keterangan Satgas COVID-19 bekerja dengan merangsang pembentukan kekebalan tubuh secara spesifik terhadap bakteri/virus penyebab penyakit tertentu. Sehingga apabila terpapar, seseorang akan bisa terhindar dari penularan atau pun sakit berat akibat penyakit tersebut.

Sementara Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito mengatakan vaksin COVID-19 akan lebih efektif melindungi masyarakat jika dilakukan ketika penyebaran virus sudah terkendali. 

"Vaksin lebih efektif melindungi masyarakat saat vaksinasi dilakukan pada kondisi yang lebih terkendali di mana laju penularannya rendah," kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Selasa, 5 Januari.

Menurunya, bila vaksin diberikan dalam kondisi laju penularan masih tinggi maka peluang tidak tercapainya kekebalan komunitas atau heard immunity akan makin besar. Sehingga, berkaca dari hal ini, dia meminta masyarakat untuk tetap menjalankan protokol kesehatan dengan disiplin yang ketat.

Kuncinya Jangan Lengah

Presiden  Joko Widodo (Jokowi) menuturkan program vaksinasi penting untuk mengendalikan pandemi COVID-19 dan menjadi kunci yang menentukan pulihnya kehidupan masyarakat termasuk aspek perekonomian.

“Pengendalian pandemi terutama melalui vaksinasi adalah game changer, adalah kunci yang sangat menentukan agar masyarakat bisa bekerja kembali, anak-anak kita bisa belajar di sekolah lagi, dan agar kita bisa kembali beribadah dengan tenang, dan juga agar perekonomian nasional kita bisa segera bangkit,” kata Presiden Jokowi dikutip Antara, Jumat, 15 Januari.

Presiden Jokowi meminta semua pihak optimistis menjalani 2021 karena tahun ini akan menjadi titik balik dari permasalahan pandemi COVID-19 yang dialami di 2020.

Dia berharap meskipun nantinya kesehatan nasional berangsur pulih, masyarakat tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan.

“Meskipun nantinya, meskipun sudah divaksin. Ini selalu saya sampaikan tetap yang namanya disiplin protokol kesehatan tetap harus dijalankan dengan ketat sampai seluruh dunia kembali normal tanpa pandemi,” ujarnya.

Sementara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, setelah vaksinasi COVID-19 harus tetap menjaga protokol kesehatan. Hal itu dia katakan setelah acara seremoni vaksinasi yang digelar di Balai Kota, Jumat, 15 Januari.

"Saya perlu garis bawahi di sini pentingnya bagi semua untuk tetap menjaga protokol kesehatan," kata Anies di Balai Kota, Jakarta, Jumat, 15 Januari.

Katanya, walaupun sudah mendapatkan vaksin, harus tetap menjaga protokol kesehatan. Sebab, dalam vaksin itu ada yang namanya efikasi sekitar 65 persen. Dia melanjutnya, dari 65 persen itu akan mendapat imunitas, tetapi ada 35 persen lagi yang berpotensi tetap terpapar.

"Jadi tadi kita pesan semua kepada yang mendapatkan vaksin jangan kemudian kita hanya persoalan melindungi diri sendiri. Tapi harus tahu juga bahwa ini juga melindungi orang lain karena kita tahu ada 65 persen yang terbangun imun sistemnya ada 35 persen yang masih berpotensi terpapar," kata dia.

Ditolak Ribka Tjiptaning

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP Ribka Tjiptaning menegaskan menolak vaksin COVID-19. Mbak Ning, sapaannya, lebih memilih membayar denda bila disanksi karena menolak vaksinasi COVID-19. Dia ragu dengan vaksin COVID-19.

“Kedua, persoalan vaksin, saya tetap tidak mau divaksin. Saya tetap tidak mau divaksin mau sampai 63 tahun bisa divaksin, saya 63 ini. Di DKI semua anak cucu saya (kalau) dapat sanksi Rp5 juta, mending gw bayar, jual jual mobil kek. Begimana Bio Farma masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain,” kata Ribka Tjiptaning dalam rapat kerja Komisi IX DPR dengan Menkes Budi Gunadi Sadikin, Kepala BPOM dan Dirut Bio Farma yang disiarkan lewat YouTube DPR RI, Selasa, 12 Januari.

Bukan tanpa alasan politikus PDIP Mbak Ning ini menolak vaksinasi COVID-19. Ribka Tjiptaning punya pengalaman soal vaksin lainnya yang justru membawa kerugian.

“Pengalaman saya saudara menteri, ini saya ngomong lagi di rapat, vaksin polio malah lumpuh layu di Sukabumi. Terus anti kaki gajah di Majalaya mati 12, karena di India ditolak, di Afrika ditolak, masuk ke Indonesia Rp 1,3 triliun waktu saya ketua komisi. Saya ingat betul itu, jangan main-main vaksin, saya menolak vaksin, kalau dipaksa HAM, pelanggaran HAM. Nggak boleh maksa begitu,” papar Ribka tegas di depan Menkes.