NCSR: DPR Punya Peran Krusial Bantu Pemerintah Capai Tujuan Pembangunan SDGs

Ketua DPR RI Puan Maharani. (Foto: ANTARA)

JAKARTA - Expert Panel on ESG and Sustainable Development, National Center for Sustainability Reporting (NCSR) Indonesia, Stella Septania Farronikka, menilai DPR RI membantu Pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Apalagi menurut Stella, Puan Maharani sebagai Ketua DPR terus memimpin para wakil rakyat bekerja membantu mewujudkan SDGs yang saat ini tengah menjadi perhatian dan agenda dunia.

“DPR memiliki peran yang amat krusial dalam upaya dan langkah-langkah Indonesia menuju pembangunan yang berkelanjutan melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasannya,” ujar Stella dalam keterangannya, yang dikutip Sabtu, 16 September.

Stella menjelaskan, dalam laporan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), kemajuan SDGs Indonesia paling signifikan ditunjukkan melalui pencapaian kesetaraan gender (SDGs nomor 5) dan pendidikan yang berkualitas (SDGs nomor 4).

"Hasil penelitian ini menemukan nilai pendidikan berkualitas mengalami kemajuan progresif yakni mendapatkan point 46 persen, sementara kesetaraan gender di point 45 persen," jelasnya.

Menurut Stella, pencapaian dan kemajuan di point SDGs Indonesia ini tidak terlepas dari alokasi APBN untuk sektor pendidikan yang ditetapkan minimal 20 persen dan lahirnya berbagai legislasi yang pro kesetaraan gender beberapa tahun belakangan ini.

Salah satunya, DPR berhasil merealisasikan terbentuknya payung hukum bagi korban-korban kekerasan seksual lewat UU No 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

“Di bawah kepemimpinan Puan Maharani, DPR bersama Pemerintah melahirkan UU TPKS yang sudah bertahun-tahun lamanya dinantikan oleh masyarakat,” ungkapnya.

Stella lantas memuji Puan yang menegaskan UU TPKS merupakan hadiah bagi perempuan Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia, sekaligus menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia serius terhadap isu kesetaraan gender.

“Termasuk lewat RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak yang kita harapkan dapat segera terbit, jelas komitmen perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu terhadap kesetaraan gender pun sudah bukan rahasia umum dan tidak perlu diragukan lagi,” sebut Stella.

Sementara itu, temuan INFID dirilis berdasarkan riset menggunakan penelitian kualitatif untuk memahami situasi dengan cepat. Penelitian diawali dengan survei yang diisi oleh 66 repsonden perwakilan organisasi masyarakat sipil yang dilakukan pada 15-27 Juli 2022.

Proses kedua yaitu focus group discussion yang dihadiri perwakilan organisasi masyarakat sipil dilakukan pada 11 Agustus 2022. Selanjutnya, penelitian diakhiri dengan proses expert review pada 25 Agustus 2022.

Dari sisi fungsi pengawasan, kata Stella, DPR diketahui terus melakukan pengawasan terhadap program dan kebijakan Pemerintah terkait pencapaian SDGs.

“Seluruh 17 target SDGs dikawal baik oleh DPR RI. Saya bisa katakan ini karena sangat amat terlihat di 3 tahun terkahir ini agenda terkait SDGs sangat pesat perkembangannya di Indonesia,” katanya.

Saat ini, tambah Stella, ekosistem legislasi dan regulasi pun terus mendorong korporasi, pelaku bisnis dan seluruh elemen masyarakat sipil untuk bergerak bersama-sama mewujudkan SDGs.

Tidak hanya di tingkat nasional, DPR RI juga terus mendorong agenda dan tujuan SGDs di berbagai forum dunia. Seperti belum lama ini pada Inter-parliamentary Union (IPU) Meeting yang diadakan pada bulan Maret 2022 lalu di Bali, dan pada G20 Parliamentary Speakers’ Summit (P20), serta forum dunia lainnya.

“Pada forum global tersebut, Ketua DPR kita memimpin parlemen-parlemen dunia untuk terus fokus dan gaspol ke arah SDGs secara menyeluruh tentunya,” papar Stella.

Stella menerangkan, di berbagai forum parlemen global, Puan Maharani juga konsisten mendorong langkah-langkah penting untuk isu perubahan iklim dan transisi menuju energi bersih.

“Lewat forum-forum internasional itu, Puan terus menggelorakan semangat ‘no one left behind’ dalam pembangunan berkelanjutan,” katanya.

Maksud ‘no one left behind’ ini, jelasnya, adalah bagaimana pembangunan ekonomi, pendidikan yang berkualitas, kesehatan, lingkungan yang lestari, pekerjaan yang layak, bebas dari kelaparan, kesetaraan dan keadilan gender, energi yang terjangkau, inovasi dan teknologi dan rasa damai harus bisa dinikmati oleh setiap orang di seluruh dunia. Tujuan dan cita-cita mulia ini dituangkan dalam 17 goals dan 169 target yang menjadi kompas seluruh negara di dunia.

Tak hanya itu, kata Stella, Puan juga selalu mengingatkan negara-negara dunia agar beraksi nyata merealisasikan konsep ekonomi hijau untuk menunjang SDGs. Berkali-kali, cucu Proklamator RI Bung Karno itu menyatakan dukungannya agar kebijakan dunia menerapkan strategi pembangunan hijau atau rendah karbon secara global dalam upaya mengurangi emisi.

“Dan saya lihat, untuk isu climate change Puan Maharani tidak hanya lip service semata. Ia terus mendorong langkah DPR kita agar lebih peka dan peduli untuk mewujudkan low-carbon culture sebagai cara kerja baru, mulai dari paperless, zero plastic, serta pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Langkah-langkah kecil yang terus konsisten Ini patut diapresiasi,” demikian Stella.

Sebelumnya, Puan Maharani saat pembukaan Masa Sidang I Tahun Sidang 2022-2023 memastikan DPR melakukan langkah nyata dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau. Salah satunya dengan mengusulkan Rancangan Undang Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT).

Puan juga menjelaskan bahwa dalam pertemuan P20 bulan Oktober mendatang, DPR RI sebagai tuan rumah mengambil salah satu isu prioritas, yaitu akselerasi pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau.

“DPR RI dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau telah melakukan langkah nyata, yaitu dengan mengusulkan Rancangan Undang Undang Energi Baru dan Terbarukan sebagai usul inisiatif DPR RI dan mulai menggunakan solar sel untuk memenuhi 25 persen kebutuhan listrik di gedung DPR RI,” kata Puan, Selasa, 16 Agustus.