Bagikan:

JAKARTA - Kementerian Pertahanan Lithuania sedang menyusun undang-undang untuk melarang lembaga negara membeli peralatan yang "tidak dapat dipercaya". Ini dilakukan setelah Lithuania menemukan fitur penyensoran di ponsel andalan perusahaan ponsel pintar China, kata Margiris Abukevicius, wakil menteri di Kementerian Pertahanan.

Dalam sebuah laporan Selasa 21, September Pusat Keamanan Siber Nasional Lithuania mengatakan bahwa Kemampuan sensor pada perangkat lunak ponsel Xiaomi Mi 10T 5G telah dimatikan untuk "wilayah Uni Eropa" tetapi dapat dihidupkan dari jarak jauh kapan saja.

Seorang juru bicara Xiaomi mengatakan dalam sebuah pernyataan yang dikirim ke Reuters pada hari Rabu bahwa perangkatnya "tidak menyensor komunikasi ke atau dari penggunanya".

“Kementerian Pertahanan sekarang sedang menyusun undang-undang untuk melarang lembaga-lembaga publik dari pengadaan peralatan yang "tidak dapat dipercaya", termasuk telepon pintar, dengan maksud untuk mempresentasikan nya ke parlemen untuk diperdebatkan pada akhir tahun ini,” kata Abukevicius kepada Reuters.

"Sangat jelas bahwa konsekuensi dari undang-undang tersebut akan serupa dengan undang-undang sebelumnya tentang peralatan 5G", katanya.

Raksasa telekomunikasi China Huawei sebelumnya juga memprotes pada Mei lalu ketika parlemen Lithuania memutuskan hanya peralatan yang disetujui oleh pemerintah dengan alasan keamanan nasional yang dapat digunakan untuk jaringan 5G generasi berikutnya di negara tersebut.

"Ini bukan berita bahwa Lithuania telah membuat keputusan politik untuk bekerja sama dalam teknologi dengan negara-negara NATO dan Uni Eropa, yang demokratis dan memiliki aturan hukum", kata Abukevicius.

Laporan National Cyber ​​Security Center mengatakan istilah yang berpotensi tunduk pada sensor oleh aplikasi sistem telepon Xiaomi, seperti browser internet default, termasuk "Free Tibet", "Hidup kemerdekaan Taiwan" dan "gerakan demokrasi."

Saham Xiaomi Corp turun hampir 5% menjadi 21,95 dolar Hong Kong pada hari Rabu, ini adalah prosentase penurunan harian terbesar sejak 27 Juli.

China bulan lalu meminta agar Lithuania menarik duta besarnya di Beijing dan memanggil kembali utusannya ke Vilnius setelah Taiwan mengumumkan pembukaan misi diplomatik di Lithuania.

Misi Taiwan di Eropa dan Amerika Serikat menggunakan nama kota Taipei, menghindari referensi ke pulau itu sendiri, yang diklaim China sebagai wilayahnya sendiri.

Penasihat keamanan nasional Presiden AS Joe Biden Jake Sullivan pekan lalu menekankan dukungan kepada Perdana Menteri Lithuania Ingrida Simonyte dalam menghadapi tekanan dari China tersebut.