JAKARTA – Baru-baru ini pemerintah Lithuania menginstruksikan warganya untuk tidak membeli smartphone buatan China. Bagi warga yang sudah memilikinya diimbau untuk membung ponsel tersebut.
Tindakan tersebut diterapkan setelah pihak Kementerian Pertahanan Lithuania menemukan smartphone China yang dilengkapi dengan sensor bawaan (default) sebagaimana laporan dari Reuters, pada Rabu 21 September.
Selain itu, Badan Keamanan Siber Lithuania juga menyebutkan bahwa ponsel Xiaomi yang dijual di pangsa pasar Eripa mempunyai kemampuan bawaan untuk mendeteksi dan menyesor sejumlah istilah tertentu seperti “Bebaskan Tibet”, “Hidup Kemerdekaan Taiwan” dan “gerakan demokrasi”.
Pihak Kementerian Pertahanan Lithuani mengklaim sudah mematikan kemampuan perangkat lunak (software) smartphone Xiaomi Mi 10T 5G untuk “wilayah Uni Eropa”. Meski demikian, kemampuan penyensor bawaan tersebut masih bisa diaktifkan lagi di mana pun dan kapan pun.
“Rekomendasi kami adalah untuk tidak membeli ponsel China yang baru, dan membuat ponsel yang sudah dibeli secepat mungkin," kata Margiris Abukevicius selaku Wakil Menteri Pertahanan Lithuania.
BACA JUGA:
Menurut laporan dari National Centre menyatakan bahwa smartphone Xiaomi bisa mengirimkan data penggunanya ke server yang ada di Singapura. Selain ponsel Xiaomi, mereka juga menemukan cacat keamanan dalam smartphone Huawei P40 5G. Meski demikian cacat keamanan tersebut tidak ditemukan dalam ponsel buatan China dengan merek lain.
Sejumlah aplikasi dalam ponsel Xiaomi dilaporkan melakukan sensor otomatis termasuk melalui browser bawaannya. Saat ini sudah 449 daftar istilah bisa disensor dalam bahasa China yang dapat disensor dan daftar tersebut akan terus diperbarui.
“Ini penting tidak hanya untuk Lithuania tetapi untuk semua negara yang menggunakan peralatan Xiaomi,” ungkap pihak National Cyber Centre.
Selain temuan masalah tersebut, hubungan Lithuania dan China juga sedang memburuk yang berimbas pada tuntutan China kepada Lithuania untuk menarik duta besarnya di Beijing. China mengendus adanya hubungan Taiwan dan Lithuania.
Selain itu, pemerintah AS melalui penasihat keamanan nasional Jake Sullivan mengungkapkan dukungannya terhadap Perdana Menteri Lithuania Inggrida Simonyte dalam melawan tekanan dari China beberapa waktu lalu.