Pengadilan El Savador Terima Pengaduan tentang Keluhan Warga dalam Penerapan Bitcoin

JAKARTA – Pengadilan El Salvador, yang mengawasi sumber daya publiknya, akan menyelidiki keluhan tentang pembelian bitcoin oleh pemerintah dan pembangunan kios untuk ATM cryptocurrency.

El Salvador bulan ini menjadi negara pertama di dunia yang mengadopsi bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah, sebuah langkah yang diperjuangkan oleh Presiden populer negara itu Nayib Bukele.

Pemerintah juga telah meluncurkan dompet digital, Chivo, yang terhubung dengan mesin uang kripto yang baru dibangun yang memungkinkan pengguna untuk menarik uang fisik dari kepemilikan bitcoin digital mereka. Peluncurannya terganggu oleh gangguan.

Court of Accounts, yang dapat menjatuhkan sanksi administratif dan aset terhadap pejabat yang tidak dapat menyelesaikan kekurangan, mengatakan telah menerima pengaduan pada 10 September dari organisasi hak asasi manusia dan transparansi regional, Cristosal, tentang implementasi bitcoin di El Salvador.

Cristosal meminta audit atas proses otorisasi untuk pembelian bitcoin dan untuk meninjau pembangunan bilik yang digunakan untuk ATM yang terhubung dengan dompet digital Chivo, sebuah perusahaan yang didirikan dengan sumber daya publik.

Keluhan Cristosal ditujukan kepada enam anggota Dewan Direksi Bitcóin Trust, yang terdiri dari anggota kementerian Keuangan dan Ekonomi, serta sekretariat Perdagangan dan Investasi.

"Setelah mengakui adanya pengaduan, akan dilanjutkan untuk melakukan laporan analisis hukum dan, pada waktu yang tepat, meneruskan laporan tersebut ke Koordinasi Audit Umum," kata Court of Accounts dalam dokumen resmi yang ditinjau oleh Reuters.

Seorang pejabat Cristosal, yang tidak berwenang untuk berbicara tentang masalah tersebut, membenarkan bahwa pengaduan tersebut telah diterima.

Selain pejabat yang memberikan sanksi, Pengadilan Akuntan diberi wewenang untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Kantor Kejaksaan Agung untuk memulai proses pidana jika ditemukan ketidakberesan dalam penyelidikan mereka. Namun Pemerintah Presiden Bukele tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Reuters.