Pemerintah Baru Portugal Tetap Larang Penggunaan Peralatan 5G China

JAKARTA – Pemerintah  aliran pusat-kanan Portugal yang baru akan mempertahankan larangan yang diberlakukan oleh pemerintahan sebelumnya terkait penggunaan peralatan dari China dalam jaringan 5G, meskipun diperkirakan langkah ini akan berdampak signifikan pada biaya. Menteri Infrastruktur Portugal, Miguel Pinto Luz, menegaskan bahwa kebijakan tersebut akan tetap diberlakukan demi keamanan nasional.

Larangan ini pertama kali diterapkan pada Mei 2023 oleh pemerintahan Sosialis sebelumnya melalui Dewan Keamanan Siber CSSC, yang melarang penggunaan peralatan China dalam jaringan 5G dan 4G yang menjadi fondasi teknologi tersebut. Larangan ini menjadi pukulan berat bagi raksasa teknologi China, Huawei, yang berusaha masuk ke pasar 5G Portugal.

Pinto Luz, dalam wawancaranya dengan penyiar NOW, mengatakan bahwa kebijakan keamanan seperti ini memerlukan kontinuitas, mengingat situasi global yang semakin berubah. "Ada perang ekonomi dan geopolitik yang semakin besar antara dua kutub," ujarnya.

Operator utama di Portugal seperti Altice, NOS, dan Vodafone telah menyatakan tidak akan menggunakan teknologi Huawei dalam jaringan inti 5G mereka. Namun, mereka masih harus mengganti semua peralatan Huawei yang telah digunakan sebelumnya.

Sebuah studi yang dilakukan oleh konsultan EY untuk Huawei memperkirakan bahwa dampak dari pengecualian teknologi China ini dapat merugikan ekonomi Portugal lebih dari 1 miliar euro (Rp17 triliun), termasuk biaya penggantian sebesar 339 juta euro. Meski demikian, Menteri Pinto Luz mengatakan bahwa operator akan diberikan "waktu yang cukup luas" untuk melakukan penggantian peralatan.

Huawei sendiri telah mengajukan gugatan hukum di pengadilan Lisbon menentang keputusan Dewan Keamanan Siber tersebut