Hacker Makin Diperangi, RUU C-26 Kanada Haruskan Perusahaan dan Bisnis Laporkan  Jika Terjadi Peretasan

JAKARTA – Perusahaan dan entitas bisnis Kanada yang beroperasi di sektor infrastruktur kritis akan diminta untuk melaporkan serangan siber kepada pemerintah federal. Mereka juga harus memperkuat sistem siber mereka di bawah undang-undang baru yang diperkenalkan pada Selasa, 14 Juni.

Undang-undang tersebut mengidentifikasi sektor keuangan, telekomunikasi, energi dan transportasi sebagai hal yang vital bagi keamanan nasional dan keselamatan publik. Namun pemerintah Kanada tidak menyebutkan nama perusahaan mana pun.

"Ada banyak pemikiran yang diberikan untuk mengidentifikasi sektor mana yang vital bagi keamanan nasional dan keselamatan publik," kata Menteri Keamanan Publik, Marco Mendicino, seperti dikutip Reuters. Ia juga menambahkan bahwa operator infrastruktur penting akan diidentifikasi setelah berkonsultasi dengan sektor-sektor tersebut.

Undang-undang baru itu juga akan memberikan kekuasaan yang lebih luas kepada pemerintahan Perdana Menteri Justin Trudeau untuk mengamankan sistem telekomunikasi negara itu dari ancaman keamanan siber.

"Undang-undang baru ini ... akan membantu sektor publik dan swasta lebih baik dalam melindungi diri mereka dari serangan siber," kata Mendicino.

Jaringan yang lebih cepat seperti 5G telah membantu sektor infrastruktur penting Kanada menjadi lebih saling terhubung dan terintegrasi. Akan tetapi mereka juga lebih rentan terhadap bentuk ancaman siber yang lebih baru.

Menurut pejabat senior Kanada, insiden peretasan terus meningkat akhir-akhir ini. Akan tetapi mereka tetap tidak melaporkan hal itu karena perusahaan tidak diharuskan melakukannya berdasarkan undang-undang saat ini, yang mengharuskan mereka melaporkan serangan dunia maya ketika itu terjadi.

RUU C-26, yang belum diperdebatkan atau disahkan, juga akan melarang perusahaan telekomunikasi menggunakan produk dan layanan pemasok berisiko tinggi.

Pernyataan itu tidak menyebutkan nama perusahaan mana pun. Namun Kanada bulan lalu melarang penggunaan peralatan 5G yang dibuat oleh Huawei Technologies Co Ltd  dan ZTE Corp untuk melindungi keamanan nasional. Mereka bergabung dengan Amerika Serikat, Inggris, Australia dan Selandia Baru, yang telah melarang peralatan dari China tersebut.