Setelah 10 Tahun, Akhirnya Bolivia Cabut Larangan Bitcoin 

JAKARTA - Bolivia, negara di Amerika Latin, telah mencabut larangan Bitcoin (BTC) yang telah berlaku selama satu dekade, memungkinkan bank untuk memproses transaksi terkait kripto sebagai bagian dari upaya untuk memodernisasi sistem pembayarannya.

Dalam pengumuman terbaru, bank sentral negara tersebut, Banco Central de Bolivia, menyatakan telah membalikkan keputusan mengenai transaksi aset digital dan membebaskan bank untuk mengeksplorasi industri ini. Pencabutan larangan ini diyakini akan mendorong inovasi, yang berpotensi menghidupkan kembali ekonomi Bolivia yang sedang berjuang.

Dikutip dari Coin Speaker, Banco Central de Bolivia juga menyatakan tujuan untuk menyelaraskan regulasi kripto negara tersebut dengan negara-negara Amerika Latin lainnya. Larangan terhadap aset digital mulai berlaku pada tahun 2014 ketika Bolivia melarang populasi yang berjumlah 12,22 juta orang dari berinteraksi dengan ruang kripto, mengutip kekhawatiran terkait kurangnya kerangka regulasi yang jelas dan potensi penggunaan untuk kegiatan ilegal.

Enam tahun kemudian, pada Desember 2020, pemerintah melarang entitas keuangan memproses transaksi kripto melalui Resolusi Dewan N°144/2020. Berkat undang-undang baru negara tersebut, Bolivia telah membuka diri terhadap kripto setelah absen selama sepuluh tahun. Namun, regulasi baru hanya memungkinkan bank untuk melakukan transaksi kripto melalui saluran yang disetujui negara.

Bank sentral memperingatkan bahwa perusahaan tidak boleh menerima aset digital untuk pembayaran barang dan jasa karena kelas aset tersebut belum disetujui untuk transaksi semacam itu. Pemerintah negara tersebut menjelaskan bahwa undang-undang tersebut belum mengakui aset kripto seperti Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah di Bolivia.

Kerangka Legislatif Baru

Pengenalan undang-undang kripto adalah hasil kerja sama tiga badan pemerintahan di negara tersebut. Menurut pengumuman tersebut, legislasi baru dibuat dalam kemitraan dengan Unit Investigasi Keuangan negara, Otoritas Pengawas Sistem Keuangan, dan bank sentral.

Undang-undang ini mulai berlaku pada 26 Juni dan menyelaraskan regulasi kripto Bolivia dengan standar regional yang didukung oleh Gugus Tugas Tindakan Keuangan Amerika Latin.

Selain mencabut larangan tersebut, Bolivia ingin meluncurkan kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran kripto di wilayah tersebut. Inisiatif yang direncanakan ini akan diperkenalkan di bawah Rencana Pendidikan Ekonomi dan Keuangan negara. Melalui program ini, masyarakat Bolivia akan belajar tentang risiko yang mungkin terkait dengan aset kripto dan cara mengelola risiko tersebut secara bertanggung jawab.