Xiaomi Ingin Bersihkan Namanya dari Tudingan AS Sebagai “Perusahaan Militer Komunis China”

JAKARTA - Xiaomi Corp ingin membersihkan nama perusahaannya, setelah pengadilan Amerika Serikat (AS) menangguhkan pelarangan investasi ke Xiaomi. Sebelumnya, Departemen Pertahanan dan Keuangan AS melarang para investor untuk menanam sahamnya di Xiaomi.

Pengadilan Distrik AS telah memutuskan untuk menolak pelarangan yang diberlakukan oleh pemerintah AS terhadap Xiaomi. Investor AS dilarang memiliki saham di perusahaan smartphone karena adanya tuduhan yang mengatakan bahwa Xiaomi memiliki hubungan erat dengan militer China.

“Xiaomi percaya bahwa keputusan (Departemen Pertahanan AS) yang menudingnya sebagai ‘Perusahaan Militer Komunis China’ itu sewenang-wenang, dan para hakim setuju dengan hal itu,” ujar juru bicara Xiaomi sebagaimana yang dirangkum Voi dari SCMP.

“Xiaomi berencana meminta agar pengadilan memutuskan bahwa tudingan tersebut melanggar hukum dan menghapus tudingan itu secara permanen,” tambahnya.

Perusahaan asal China itu menggugat Departemen Pertahanan AS pada Januari lalu. Xiaomi berupaya membatalkan larangan yang ditetapkan pada masa pemerintahan Trump itu.

Dalam putusannya, Hakim Distrik AS, Rudolph Contreras di Washington menyatakan bahwa “para terdakwa belum membuat (laporan) perkara terkait pentingnya keamanan nasional yang dipertaruhkan di sini.”

Bagi Xiaomi, ini adalah pertaruhan yang berisiko karena perusahaan harus mengisi kekosongan yang ditinggalkan Huawei Technologies Co. karena terkena sanksi AS dan terpaksa meninggalkan pasar smartphone global.

“Xiaomi menegaskan kembali bahwa perusahaan dipegang secara luas, diperdagangkan ke publik dan dikelola secara independen untuk menawarkan produk elektronik kepada konsumen dan semata-mata untuk penggunaan sipil dan komersial,” tambah juru bicara Xiaomi dalam sebuah pernyataan.